Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menelusuri Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Berbagai Negara

A+
A-
2
A+
A-
2
Menelusuri Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Berbagai Negara

PADA akhir Maret lalu, The Law Reviews menerbitkan edisi ketujuh dari buku berjudul The Tax Disputes and Litigation Review. Buku ini mengupas berbagai isu terkait prosedur penyelesaian sengketa pajak dari 26 negara, salah satunya Indonesia. Bab mengenai Indonesia ditulis oleh dua pakar litigasi pajak dari DDTC: David Hamzah Damian (Partner, Tax Compliance and Litigation Services) dan Ganda Christian Tobing (Senior Manager, Tax Compliance and Litigation Services).

Tentang Buku Ini

The Law Reviews merupakan penerbit dari Inggris yang berkomitmen dalam memberikan tinjauan hukum bisnis di berbagai negara. Berbagai isu mulai dari hukum investasi, restrukturisasi usaha, kompetisi usaha, transfer pricing, hingga litigasi pajak sudah dituangkan dalam buku mereka.

Baca Juga: Atur Ulang Pemberian Insentif Pajak Masa Pandemi, Ini Strateginya

Edisi yang ketujuh dari The Tax Disputes and Litigation Review ini berupaya mengajak pembaca untuk memahami berbagai prosedur penyelesaian sengketa pajak di berbagai negara dengan menggarisbawahi isu-isu penting dari setiap negara.

Tak hanya itu, terdapat 44 kontributor mumpuni yang terlibat. Selain dua profesional DDTC, terdapat nama-nama besar lainnya, seperti: Guglielmo Maisto (Italia), D. P. Naban (Malaysia), dan sebagainya. Singkatnya, profil para penulis telah menjelaskan kualitas dan kedalaman buku ini.

Setiap bab yang ditulis oleh kontributor memberikan tinjauan umum tentang aturan prosedural litigasi pajak dan menyoroti hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai oleh wajib pajak. Edisi ini juga membahas mengenai isu-isu yang relevan dengan perusahaan multinasional seperti sengketa transfer pricing.

Baca Juga: Sengketa Pembuktian atas Koreksi PPh Pasal 21

Bisa dikatakan, terbitnya edisi ketujuh ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang proses penyelesaian sengketa pajak di tengah-tengah perubahan lanskap perpajakan global. Dorongan politik yang kuat dalam melawan praktik penghindaran pajak membuat otoritas pajak kian agresif menerapkan kebijakan baru untuk mempersempit celah penghindaran tersebut.

Namun dari sisi wajib pajak, kebijakan-kebijakan tersebut seringkali justru memperbesar potensi munculnya sengketa pajak. Misalnya saja di Inggris, wajib pajak harus membayar utang pajak atas perkara yang belum diputuskan oleh pengadilan. Aturan-aturan yang memperkuat kekuatan otoritas pajak tersebut dikaji lebih dalam dalam buku ini.

Selain itu, para kontributor dalam buku ini juga memberikan ikhtisar tentang aturan anti-penghindaran di setiap negara dan mekanisme alternatif untuk menyelesaikan sengketa pajak (alternative dispute resolution) seperti mediasi, arbitrasi dan klaim restitusi pajak.

Baca Juga: Penegakan Hukum Serentak, DJP Sita Aset Penunggak Pajak Rp11,3 Miliar

Dalam bab 13, David dan Tobing menguraikan rezim penyelesaian sengketa pajak yang diterapkan di Indonesia dengan menelaah ketentuan pemeriksaan terbaru, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 15/PJ/2018 dan aturan terkait lainnya.

Keduanya juga menyampaikan bagaimana outlook mekanisme peyelesaian sengketa pajak di Indonesia ke depan, terutama dengan adanya agenda reformasi pajak, yang salah satunya akan mengubah undang-undang (UU) di bidang perpajakan, seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU Pajak Penghasilan.

Sebagai penutup, buku ini sangat berguna bagi praktisi, dunia usaha dan akademisi, serta bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Informasi dan outlook di setiap negara ini akan memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan sekaligus bagi wajib pajak dalam merespons segala perubahan.

Baca Juga: Sengketa Inkonsistensi Penghitungan PPN Impor Sisa Bahan Baku

Tertarik membaca buku ini? Anda bisa berkunjung ke DDTC Library.*

Topik : buku, sengketa pajak, tax dispute

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 November 2021 | 10:30 WIB
RESENSI JURNAL

Manajemen Risiko Sebagai Strategi Pengawasan Kepatuhan Pajak Modern

Senin, 01 November 2021 | 17:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Apakah Pemindahbukuan Bisa Secara Online? Ini Kata Kring Pajak DJP

Kamis, 28 Oktober 2021 | 13:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi Pajak Masukan atas Biaya Jasa

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya