Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Mencermati Kembali Aturan Pembatasan Beban Bunga

A+
A-
1
A+
A-
1
Mencermati Kembali Aturan Pembatasan Beban Bunga

SUMBER dana perusahaan dapat diperoleh melalui dua skema, yaitu skema pendanaan melalui utang dan melalui modal. Kedua skema tersebut dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap besarnya beban pajak perusahaan, terutama dari segi imbalan dari utang (bunga) dan modal (dividen).

Perlakuan pajak yang berbeda antara bunga dan dividen, yaitubunga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan, sedangkan dividen tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan menyebabkan perusahaan multinasional cenderung untuk lebih memilih skema pendanaan melalui utang. Namun, praktik skema pendanaan melalui utang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Praktik perencanaan pajak dengan menggunakan utang yang lebih banyak bertujuan untuk mengikis dasar pengenaan pajak di negara sumber melalui pembayaran bunga yang berlebihan kepada subjek pajak di negara yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak yang rendah atas penghasilan bunga dan sejenisnya (Offermanns dan Baldwesing, 2015).

Pembebanan biaya bunga yang berlebihan (excessive interest) pada perusahaan multinasional ditengarai dapat menimbulkan adanya penyertaan modal secara terselubung. Kini, banyak negara telah menerapkan ketentuan domestik yang bertujuan untuk menangkal tingginya utang yang berlebihan, yang seringkali mengacu pada apa yang disebut sebagai aturan pembatasan beban bunga (interest limitation rules) (Darussalam dan Kristiaji, 2015).

Di Indonesia, interest limitation rules dilakukan melalui upaya membatasi utang (debt limitation). Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU PPh, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan (debt to equity ratio) yang dibenarkan untuk penghitungan pajak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Apabila besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan melebihi besarnya perbandingan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, bunga yang dibayarkan atas utang yang dianggap ‘excessive’ itu tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan. Sementara itu, bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.

Berbeda dengan interest limitation rule di Indonesia melalui upaya membatasi utang, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui BEPS Action Plan 4 merekomendasikan interest limitation rule melalui upaya membatasi beban bunga (interest limitation) sebagai berikut.

Pertama, penggunaan fixed ratio biaya bunga terhadap EBITDA (jumlah laba sebelum biaya bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi) antara 10% sampai dengan 30% untuk membatasi pembayaran bunga yang berlebihan;

Kedua, ketentuan tersebut dikombinasikan dengan pendekatan group ratio rule yaitu dengan ambang batas rasio biaya bunga terhadap EBITDA di tingkat grup apabila entitas melebihi batasan fixed ratio di tingkat perusahaan.

Dengan aturan ini, hanya terhadap biaya bunga yang jumlahnya melebihi fixed ratio dan group ratio saja yang tidak boleh dibebankan sebagai pengurang. Selain itu, OECD juga memberi rekomendasi tambahan (Darussalam dan Kristiaji, 2017).

Rekomendasi itu, pertama, adanya ambang batas threshold indikator keuangan yang bisa mengesampingkan perusahaan-perusahaan dengan risiko terbatas maupun untuk sektor tertentu, misalkan untuk proyek publik.

Kedua, adanya kelebihan bunga pinjaman tidak boleh diperlakukan sebagai pengurang. Namun, pemerintah dapat memberikan opsi kelonggaran bahwa biaya tersebut untuk dibawa dan diperhitungkan di tahun pajak berikutnya atau sebelumnya (carry forward atau carry back).

Pendekatan Earning Stripping
OECD dalam Laporan Final BEPS Action Plan 4 tidak merekomendasikan penggunaan debt to equity ratio (DER), tetapi lebih merekomendasikan penggunaan interest limitation atau lebih sering disebut pendekatan ‘earning stripping’.

Hal ini dikarenakan penggunaan DER yang masih memberikan banyak kerugian. Misalnya, adanya fleksibilitas tingkat bunga atas utang yang cukup tinggi yang dibayarkan suatu entitas dan juga adanya potensi entitas yang memiliki modal besar untuk mengurangkan lebih banyak biaya bunga yang sangatlah mudah dilakukan bagi grup usaha untuk memanipulasi hasil rasio utang terhadap modal dengan menambah tingkat modal dalam entitas tertentu (Paragraf 17).

Pendekatan berbasis akun-akun pada income statement dirasa lebih menjamin bahwa bunga yang dapat menjadi pengurang terkait secara langsung dengan aktivitas ekonomi perusahaan tersebut. Jumlah pengurang pajak itu juga langsung berkaitan dengan penghasilan kena pajak sehingga akan lebih valid dalam memengaruhi keputusan perencanaan pajak (Paragraf 23).

Salah satu negara yang menerapkan kebijakan earning stripping rule adalah Jerman. Jerman menerapkan fixed ratiobiaya bunga terhadap EBITDA sebesar 30%. Atas ketentuan tersebut, wajib pajak di Jerman hanya boleh mengurangkan biaya bunganya sebesar maksimal 30% dari nilai EBITDA dalam tahun berjalan. Namun, biaya bunga yang tidak dapat dikurangkan tidak dianggap sebagai dividen dan dapat dibawa dan diperhitungkan di tahun pajak berikutnya (carried forward) (Fross, 2012).

Selain itu, pertimbangan OECD mengombinasikan fixed ratio dengan group ratio adalah karena fixed ratio rule tidak mempertimbangkan perbedaan tingkat kebutuhan pembiayaan di antara berbagai sektor usaha.

Oleh karena itu, apabila ketentuan yang diterapkan untuk membatasi biaya bunga hanyalah fixed ratio rule, grup perusahaan yang memiliki rasio beban bunga bersih kepada pihak ketiga terhadap EBITDA yang jauh di atas fixed ratio tidak akan mampu untuk mengurangi seluruh biaya bunga kepada pihak ketiga.

Dengan demikian, grup-grup perusahaan yang pendanaannya banyak dilakukan dengan utang diperbolehkan untuk membebankan biaya bunga yang melebihi batasan dalam fixed ratio berdasarkan rasio keuangan grup. Ketentuan ini tentu akan bermanfaat bagi grup perusahaan di Indonesia yang pendanaannya banyak dilakukan dengan utang.

Mencermati rekomendasi dari OECD tersebut, pemerintah tentu diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam terkait dengan implementasi interest limitation/earning stripping rule dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penggunaan kombinasi beberapa pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan tetap menjaga dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia.*

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : interest limitation rules, pembatasan utang, rasio utang, analisis pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 Mei 2022 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Tren Berlanjut, Utang Luar Negeri Indonesia Turun ke Rp6.060 Triliun

Jum'at, 22 April 2022 | 10:30 WIB
UTANG PEMERINTAH

Hingga Akhir Maret 2022, Utang Pemerintah Capai Rp7.052 Triliun

Kamis, 14 April 2022 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.972 T Hingga Februari 2022

Sabtu, 02 April 2022 | 06:30 WIB
KINERJA FISKAL

Wow! Pembiayaan Utang Turun Lebih dari Rp200 T Hingga Februari 2022

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai