Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Memperkuat Kebijakan Perpajakan Melalui Scientax

A+
A-
0
A+
A-
0
Memperkuat Kebijakan Perpajakan Melalui Scientax

DALAM rangka mewujudkan visi menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara, Ditjen Pajak (DJP) terus meningkatkan dan memperbarui kebijakan di bidang perpajakan.

Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat P2Humas, DJP Inge Diana Rismawanti menyatakan salah satu upaya dilakukan DJP untuk mencapai visi tersebut adalah meningkatkan iklim riset pada perumusan kebijakan perpajakan. Dalam konteks tersebut, DJP telah menerbitkan dan mengelola jurnal ilmiah yang dinamakan Scientific Taxation (Scientax).

“Secara struktur organisasi, DJP belum memiliki lembaga riset sendiri. Oleh karenanya kami mengembangkan Scientax dalam menghasilkan kajian ilmiah untuk memperkuat perumusan dan evaluasi kebijakan perpajakan,” katanya.

Baca Juga: Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Scientax telah menerbitkan empat edisi jurnal yang telah membahas mengenai kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi, serta berbagai tema perpajakan lainnya. Inge berharap topik riset ilmiah ke depan juga dapat membahas ruang lingkup perpajakan yang lebih luas seperti halnya strategi ekstensifikasi dan perluasan basis pajak.

“Bagi seluruh periset yang ingin berkontribusi dalam perumusan kebijakan perpajakan dapat mengunjungi website e-Riset DJP untuk mengetahui berbagai topik yang dibutuhkan saat ini oleh pemerintah,” ujar Inge.

DJP, lanjutnya, memberikan kesempatan bagi periset untuk melakukan diseminasi hasil kajiannya melalui Konferensi Nasional Perpajakan yang diselenggarakan setiap tahun.

Baca Juga: Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Penasaran dengan obrolan lengkapnya? Yuk simak DDTC Podtax episode kali ini melalui Youtube atau Spotify.

Topik : Podtax, riset, penelitian, kebijakan pajak, ditjen pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 12:00 WIB
SE-17/PJ/2022

Salah Tulis dan Hitung dalam Suket PPS, KPP Bisa Lakukan Penelitian

Kamis, 23 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pangkas Waktu Pemeriksaan Barang, DJBC dan Pos Indonesia Lakukan Ini

Kamis, 23 Juni 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Catat! NIK Segera Gantikan NPWP Jadi Basis Administrasi Perpajakan

Kamis, 23 Juni 2022 | 09:35 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 7 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melonjak Jadi Rp23,2 T

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut