Review
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 21 Juli 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Memahami Definisi Keberatan Pajak dan Ruang Lingkupnya

A+
A-
4
A+
A-
4
Memahami Definisi Keberatan Pajak dan Ruang Lingkupnya

DALAM Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), terdapat pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Salah satu hak wajib pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan. Ketentuan mengenai keberatan ada dalam Pasal 25 UU KUP.

Dalam UU KUP dan aturan turunannya, tidak ada penyebutan secara eksplisit mengenai definisi keberatan. Namun, merujuk Pasal 25 ayat (1) UU KUP, secara sederhana keberatan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang atau tidak puas, atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Simak ‘Apa Itu Keberatan?

Sebagaimana diketahui, salah satu langkah yang dapat dilakukan Ditjen Pajak (DJP) untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah melalui pemeriksaan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP akan menerbitkan suatu ketetapan pajak.

Baca Juga: DJP Kirim Email untuk 174.000 Wajib Pajak Strategis, Ada Apa?

Pada dasarnya, pengajuan keberatan terhadap ketetapan otoritas pajak merupakan hal yang lumrah dilakukan. Sebab, sejak proses pemeriksaan, sering kali pemeriksa pajak memiliki perbedaan pendapat dengan wajib pajak atas suatu sengketa perpajakan.

Oleh karena itulah, untuk menjamin keadilan bagi wajib pajak, UU KUP memberikan hak mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan yang termuat dalam suatu ketetapan otoritas pajak.

Dalam penyelesaian sengketa pajak melalui keberatan ini, DJP sering disebut sebagai peradilan semu (Soemitro, 1991). Proses keberatan memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk tidak menyetujui jumlah angka yang ditetapkan oleh pemeriksa pajak.

Baca Juga: Mulai Pungut Pajak, Netflix Naikkan Tarif Berlangganan

Kesempatan diberikan apabila wajib pajak tidak puas atas hasil tersebut dan memiliki dasar dan bukti yang kuat atas perhitungan mereka. Kesempatan ini mencerminkan asas keadilan yang dipegang oleh pemerintah atas setiap perbedaan jumlah pajak terutang yang dihitung oleh kedua belah pihak.

Ruang Lingkup Keberatan
TIDAK semua jenis ketetapan pajak bisa diajukan keberatan. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UU KUP, keberatan hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
  3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
  4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); atau
  5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai Pasal 1 UU KUP, SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Baca Juga: Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame

Sementara itu, SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan.

Adapun SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar.

Sementara itu, SKPLN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Simak ‘Inilah Pengertian SKP

Baca Juga: DJP Beri Kelonggaran Waktu Pengajuan Insentif PPh Pasal 21 dan 25

Perlu dicatat bahwa keberatan tidak hanya dapat diajukan atas keempat jenis surat ketetapan pajak di atas. Keberatan juga dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pemotong pajak. Simak artikel ‘Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak’.

Lebih lanjut, sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 202/PMK,03/2015 tentang Perubahan atas PMK No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (PMK 202/2015), wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak.

Materi dan isi yang dimaksud meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

Baca Juga: Per Bulan Ini, Pemungutan PPN PMSE & Penerapan e-Bupot 23/26 Semua PKP

Kemudian, ditegaskan pula dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 202/2015, jika terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Simak artikel ‘Ruang Lingkup Keberatan dalam Hukum Perpajakan’. *

Topik : kelas pajak, keberatan, kebaratan pajak, UU KUP, hak wajib pajak, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 17:10 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 17:00 WIB
SE-43/PJ/2020
Rabu, 29 Juli 2020 | 16:31 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Rabu, 29 Juli 2020 | 14:32 WIB
LKPP 2019
berita pilihan
Senin, 03 Agustus 2020 | 19:22 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:38 WIB
CPNS KEMENKEU
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PROVINSI JAMBI
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:11 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:54 WIB
PPN PRODUK DIGITAL