Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Masih Pandemi, Otoritas Relaksasi Kewajiban Administrasi Wajib Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Masih Pandemi, Otoritas Relaksasi Kewajiban Administrasi Wajib Pajak

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman memberikan relaksasi administrasi bagi wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2020.

Pemerintah memperpanjang tenggat pelaporan SPT tahunan pada tahun ini imbas pandemi Covid-19 yang berlanjut pada 2021. Wajib pajak memiliki tambahan tiga bulan untuk merampungkan laporan pajak tahunan.

"Wajib pajak memiliki tiga bulan tambahan untuk menyerahkan dokumen ke kantor pajak dengan batas waktu diperpanjang dari 31 Juli 2021 hingga 31 Oktober 2021," kata pemerintah dalam keterangan resmi, Kamis (22/7/2021).

Baca Juga: Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Pemerintah juga memberikan relaksasi tambahan bagi wajib pajak yang menggunakan konsultan pajak dalam merampungkan laporan SPT tahunan. Pada situasi normal, laporan SPT yang disusun oleh konsultan pajak paling lambat disetor pada 31 Desember.

Tahun ini, tenggat pelaporan SPT tahunan yang diserahkan kepada konsultan pajak diperpanjang hingga 31 Mei 2022. Relaksasi administrasi juga ditambah dengan dengan kebijakan insentif bagi wajib pajak yang memiliki utang pembayaran pajak kepada pemerintah.

Tenggat waktu piutang pajak yang jatuh tempo pada tahun ini akan diperpanjang selama 3 bulan. Insentif tersebut memberikan waktu tambahan bagi wajib pajak untuk melunasi utang pajak tanpa dikenakan bunga tambahan atas pembayaran yang lewat jatuh tempo.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Atas Plastik dan Minuman Berpemanis Mundur Hingga 2023

"Kami memberikan ruang bernapas bagi pembayar pajak Jerman dengan memperpanjang tenggat pelaporan SPT yang berlaku juga bagi penasihat pajak yang diberikan waktu tambahan seperti tahun lalu," jelas pemerintah.

Keputusan untuk memberikan relaksasi administrasi pajak sudah disepakati secara internal pada Juni 2021. Wajib pajak dan konsultan diharapkan dapat memperoleh manfaat dari tambahan waktu dalam mempersiapkan laporan pajak pada situasi pandemi Covid-19.

"Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan terhadap warga dan penasihat pajak yang mungkin sedang berjuang selama masa pandemi," sebut pemerintah seperti dilansir iamexpat.de. (rig)

Baca Juga: Rasio Kepatuhan Lapor SPT WP Badan dan OP Nonkaryawan Turun Tahun Lalu

Topik : jerman, relaksasi pajak, spt tahunan, pelunasan utang pajak, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PENGHARGAAN NOBEL

Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:30 WIB
SPANYOL

Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

Senin, 18 Oktober 2021 | 10:17 WIB
KINERJA FISKAL

Ditjen Pajak Rilis Laporan, Begini Kilas Balik Kinerja Tahun 2020

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri