PMK 9/2021

Manfaatkan Insentif PPh Pasal 22 Impor? Ini Ada Pengumuman dari DJP

Redaksi DDTCNews | Selasa, 09 Maret 2021 | 19:34 WIB
Manfaatkan Insentif PPh Pasal 22 Impor? Ini Ada Pengumuman dari DJP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan imbauan mengenai pengajuan kembali permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor berdasarkan pada PMK 9/2021.

Melalui Pengumuman No. PENG-2/PJ.09/2021 yang diteken Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor pada 4 Maret 2021, DJP menyampaikan beberapa poin mengenai pemanfaatan insentif PPh Pasal 22 Impor.

“Sehubungan dengan pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor oleh wajib pajak terdampak pandemi Covid-19, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut,” tulis DJP dalam pengumuman tersebut, dikutip pada Selasa (9/3/2021).

Baca Juga:
Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

DJP menegaskan kembali wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu, perusahaan yang memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memanfaatkan insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Adapun pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk tahun pajak 2021 berlaku sejak wajib pajak memperoleh SKB PPh Pasal 22 Impor.

Melalui pengumuman tersebut, wajib pajak diimbau untuk mengajukan kembali permohonan SKB melalui aplikasi permohonan PPh 22 Impor berdasarkan pada PMK 9/2021 dengan mengakses laman www.pajak.go.id yang telah tersedia sejak 10 Februari 2021.

Bagi wajib pajak yang telah mencetak ulang SKB PPh Pasal 22 Impor berdasarkan PMK 86/2020 dalam kurun waktu 4—9 Februari 2021, SKB tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak 10 Februari 2021. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengajukan kembali permohonan sesuai dengan ketentuan dalam PMK 9/2021. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

09 Maret 2021 | 21:27 WIB

Pandemi belum berakhir, dan pemerintah sudah selayaknya memberikan insentif. Perlu diperhatikan bagi perusahaan yang ingin memanfaatkannya untuk update SKB PPh Pasal 22 berdasarkan PMK 86/2020 miliknya sesuai ketentuan. Hal tersebut merupakan hal yang baik untuk wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya dan parameter bagi pemerintah untuk mengkaji kebijakan selanjutnya

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor