Review
Minggu, 07 Maret 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAWA TIMUR II LUSIANI:
Jum'at, 05 Maret 2021 | 08:55 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Malaysia Bidik Setoran Pajak Digital dari Korporasi Asing Hingga Rp1 T

A+
A-
0
A+
A-
0
Malaysia Bidik Setoran Pajak Digital dari Korporasi Asing Hingga Rp1 T

Ilustrasi. Suasana lalu lintas di distrik bisnis di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (15/9/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng/pras/cfo

KUALA LUMPUR, DDTCNews—Pemerintah Malaysia memperkirakan nilai kontribusi penerimaan negara dari pajak digital pada tahun ini mencapai RM300 juta atau setara dengan Rp1,07 triliun.

Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengatakan pajak 6% atas layanan digital dari perusahaan asing berlaku mulai 1 Januari 2020. Hingga 31 Juli, terdapat 248 perusahaan penyedia layanan digital asing yang sudah terdaftar.

Perusahaan teknologi tersebut di antaranya seperti Netflix Inc, Spotify AB, Google LLC, dan Airbnb Inc. "Pemerintah memperkirakan total penerimaan pajak layanan digital untuk tahun ini adalah RM300 juta," katanya, Senin (21/9/2020).

Baca Juga: Duh, Banyak Pemimpin Politik Terseret Kasus Pajak dan Keuangan

Proyeksi tersebut disampaikan Zafrul saat merespons pertanyaan Senator Datuk Kesavadas A Achyuthan Nair mengenai kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan pajak digital, serta target penerimaan digital pada tahun pertamanya.

Zafrul menambahkan pemerintah saat ini telah memberikan perlakuan khusus terhadap impor jasa kena pajak dan jasa digital untuk memastikan pajak jasa dapat berjalan dengan lancar di antaranya seperti fasilitas keringanan untuk grup business to business.

Penyedia layanan lokal juga dibebaskan dari piutang dan dapat melakukan pembayaran pajak layanan menggunakan metode akuntansi penerima mandiri atas impor layanan kena pajak untuk menghindari pajak berganda.

Baca Juga: Pacu Ekonomi, 8 Kawasan Perdagangan Bebas Bakal Diluncurkan Tahun Ini

Selain itu, penyedia layanan lokal di bawah grup business to consumer dapat membuat klaim pengembalian dana dari Departemen Bea dan Cukai.

"[Fasilitas ini diberikan] jika mereka telah melakukan pembayaran pajak kepada penyedia layanan asing berdasarkan jumlah sebenarnya dari pajak layanan yang dibayarkan," ujarnya seperti dilansir themalaysianreserve.com.

Pengenaan pajak digital sebesar 6% berlaku untuk setiap layanan yang diberikan perusahaan digital asing beromzet lebih dari RM500.000 atau Rp1,79 miliar per tahun. Tarif tersebut juga sama seperti tarif PPN yang dipungut perusahaan lokal dari pelanggan.

Baca Juga: Audit Lebih Banyak WP Orang Kaya, Anggaran Perlu Naik 2 Kali Lipat

Perusahaan yang tak mematuhi aturan pajak digital akan dikenakan denda hingga RM50.000 atau Rp179 juta dan/atau hukuman penjara hingga 3 tahun. (rig)

Topik : malaysia, pajak digital, perusahaan asing, PPN, realisasi penerimaan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Senin, 08 Maret 2021 | 19:51 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 08 Maret 2021 | 19:17 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 08 Maret 2021 | 17:45 WIB
PRANCIS
Senin, 08 Maret 2021 | 17:42 WIB
DIDIET MAULANA:
Senin, 08 Maret 2021 | 17:22 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 08 Maret 2021 | 17:15 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Maret 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI BENGKULU
Senin, 08 Maret 2021 | 16:56 WIB
PELAPORAN SPT
Senin, 08 Maret 2021 | 16:19 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (4)