Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Libur Nataru, PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 3 Januari 2022

A+
A-
0
A+
A-
0
Libur Nataru, PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 3 Januari 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar wilayah Jawa-Bali, mulai 24 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Kendati begitu, tren kasus positif Covid-19 di luar Jawa-Bali masih terpantau stabil rendah.

"Tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa ada perpanjangan 24 Desember 2021 sampai 3 Januari 2022. 11 hari mengikuti mekanisme dari Natal dan Tahun Baru," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).

Baca Juga: Catatan BPK untuk DJP, Tujuan Pemberian Insentif Pajak Belum Tercapai

Kasus Covid-19 harian di luar Jawa-Bali dalam sepekan terakhir tercatat rata-rata 73 kasus per hari. Sementara itu, angka kasus aktif sudah turun 98,99% dibanding puncak kasus. Tingkat kematian pun sudah turun ke level 3,12% dan tingkat kesembuhan 96,71%.

Pemerintah juga mencatat sebanyak 27 provinsi tidak melaksanakan PPKM level 3-4. Sebanyak 18 provinsi mencatatkan pelaksanaan PPKM level 2 dan 9 provinsi menjalankan PPKM level 1 dengan kapasitas respons yang memadai.

Tingkat vaksinasi Covid-19 juga tercatat menunjukkan capaian positif. Sebanyak 10 provinsi mencatatkan tingkat vaksinasi dosis pertama di level memadai alias 70%. Sementara itu sebanyak 14 provinsi dengan tingkat vaksinasi dosis pertama sebesar 50-70% atau level sedang dan 3 provinsi berada di level terbatas atau tingkat vaksinasinya di bawah 50%.

Baca Juga: Inflasi Melonjak, DPR Ini Usulkan PPN Tak Dipungut untuk Sementara

"Kemudian di tingkat kabupaten/kota di luar Jawa Bali per 18 Desember tidak ada di level 4. Namun di level 3 ada 2 kabupaten yakni Sumba Tengah dan Teluk Bintuni," kata Airlangga.

Berdasarkan level assessment-nya, jumlah daerah yang menjalankan PPKM level 1 meningkat dari 159 kabupaten/kota menjadi 191 kabupaten/kota. Level 2 turun dari 193 menjadi 169 kabupaten/kota. Level 3 turun dari 64 menjadi 26 kabupaten/kota. Terakhir, Level 4 tetap nol daerah.

Pengaturan PPKM untuk periode 24 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022, imbuh Airlangga, tetap berpedoman pada Instruksi Mendagri 66 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 saat Nataru. Kecuali untuk hal-hal yang belum diatur akan disesuaikan dengan level assessment Covid-19 di daerah masing-masing.

Baca Juga: Jokowi: Aktivitas Outdoor Tidak Padat Orang Boleh Tak Pakai Masker

Sementara itu, pemerintah juga membuat kebijakan baru terkait pelarangan warga negara asing (WNA) yang diizinkan masuk ke Indonesia. Pemerintah menambah 3 negara yang masuk daftar larangan masuk ke Indonesia, yakni Inggris, Norwegia, dan Denmark.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah juga menghapus Hong Kong dari daftar negara yang dilarang masuk Tanah Air. Sebelumnya terdapat 11 negara yang dilarang masuk ke Indonesia yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong.

Tak cuma itu, Luhut menambahkan, pemerintah juga mempertimbangkan untuk meningkatkan periode karantina bagi pendatang dari luar negeri menjadi 14 hari. Kebijakan ini akan diambil apabila penyebaran Covid-19 varian Omicron terus meluas.

Baca Juga: Covid-19 Terkendali, PM Sebut Realisasi Penerimaan Pajak Sudah 53%

"Jadi saya mohon tahan diri jangan ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini," kata Luhut.

Luhut mengimbau kepada WNI untuk tidak bepergian ke luar negeri jika memang tidak mendesak dan esensial. (sap)


Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Jangka Waktu Lapor SPT Diperpanjang
Topik : PPKM, PPKM level 4, Jawa-Bali, pandemi, Covid-19, Omicron, karantina

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 10 April 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Upaya Tangani Pandemi Covid-19 dari Sisi Fiskal

Jum'at, 08 April 2022 | 13:00 WIB
INDIA

Pulih dari Pandemi Covid-19, Penerimaan PPN Melonjak 35%

Senin, 04 April 2022 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berlaku Mulai 2 April, Begini Aturan Perjalanan Orang Dalam Negeri

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor