Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Lewat Telepon atau Langsung, Pengawasan Kepatuhan Pajak Dijalankan

A+
A-
5
A+
A-
5
Lewat Telepon atau Langsung, Pengawasan Kepatuhan Pajak Dijalankan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Upaya pengawasan kepatuhan wajib pajak terus dijalankan menjelang akhir tahun. Pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun melalui saluran daring. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (16/12/2020).

Salah satu contoh pengawasan kepatuhan secara langsung dijalankan KPP Pratama Tabanan. Pada akhir November 2020, KPP tersebut melakukan penyisiran kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

“Wajib pajak sasaran merupakan wajib pajak yang tidak melakukan perlaporan SPT Tahunannya selama lima tahun,” demikian informasi yang disampaikan melalui laman resmi DJP.

Baca Juga: Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Sementara pengawasan kepatuhan yang dijalankan melalui saluran elektronik contohnya dilakukan oleh KP2KP Malili. Kantor pajak ini memberikan imbauan penyampaian SPT Tahunan kepada wajib pajak badan di wilayah Kabupaten Luwu Timur melalui saluran telepon.

Pasalnya, sebagian besar wajib pajak yang berhasil dihubungi mengakui ketidakpatuhannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Salah satu alasan ketidakpatuhan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.

Selain mengenai kepatuhan formal wajib pajak, ada pula bahasan terkait dengan pengembangan layanan elektronik Ditjen Pajak (DJP) melalui program click, call, dan counter (3C). Pengembangan dilakukan dengan dasar pengalaman wajib pajak.

Baca Juga: DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya
  • Badan Nonprofit

Dari hasil pengawasan yang dilakukan KP2KP Malili, para wajib pajak badan yang belum melaporkan SPT Tahunan mayoritas berasal dari organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga kesenian dan kebudayaan, kelompok tani dan nelayan, panitia pembangunan rumah ibadah, serta badan-badan nonprofit lainnya.

Para wajib pajak ini awalnya mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengurus berbagai keperluan, seperti mendapatkan bantuan atau hibah dari pemerintah.

Selain wajib pajak badan nonprofit, terdapat beberapa wajib pajak berbentuk badan usaha yang belum patuh melaporkan SPT Tahunannya. Alasannya, tidak atau belum berjalannya kegiatan usaha wajib pajak atau adanya perubahan kepengurusan wajib pajak badan yang bersangkutan. (DDTCNews)

Baca Juga: Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur
  • Pemanfaatan Teknologi

DJP akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sangat penting di tengah mulai banyaknya data yang diterima otoritas pajak. Apalagi, DJP sudah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi.

"Data akan diintegrasikan lalu dianalisis sehingga terbentuk big data analytics yang memberikan gambaran behavior wajib pajak," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti. (DDTCNews)

  • Pengalaman Wajib Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan proses pengembangan layanan 3C tidak hanya berdasarkan kebutuhan otoritas. Menurutnya, agenda pengembangan layanan 3C juga perlu melihat pengalaman wajib pajak selama menggunakan layanan pada tahun ini.

Baca Juga: Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

“Pengembangan 3C perlu melihat pengalaman sisi wajib pajak serta selalu memonitor dan mengevaluasi perkembangan 3C," katanya. (DDTCNews)

  • Layanan Otomatis

Pada tahun ini, tim pelaksana 3C telah merealisasikan 25 jenis layanan secara otomatis dan 4 layanan non-otomatis. Adapun pengembangan layanan non-otomatis pada tahun ini meliputi inisiasi penggunaan 3 digit nomor pusat kontak dan penambahan kewenangan agen pusat kontak sebanyak 6 layanan. Selain itu, ada penambahan layanan di back-end office sebanyak 4 layanan.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti menyampaikan harapan besar dengan adanya model pelayanan berbasis 3C. Menurutnya, layanan berbasis daring akan meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berusaha bagi wajib pajak. (DDTCNews)

Baca Juga: Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah
  • Dana Taperum PNS

Pemerintah resmi mengalihkan dana tabungan perumahan (Taperum) PNS kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 122/2020.

Nantinya, dana Taperum PNS milik PNS aktif akan tercatat sebagai saldo awal simpanan Tapera. Sementara dana Taperum PNS milik PNS yang sudah pensiun atau sudah meninggal akan dikembalikan kepada pensiunan atau ahli waris oleh BP Tapera. Simak artikel ‘BP Tapera Terima Dana Taperum PNS , Pencairan Uang Pensiun Makin Dekat’. (DDTCNews)

  • Target Penerimaan PPh

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 113/2020 ditegaskan kembali target penerimaan PPh pada tahun depan dipatok senilai Rp683,77 triliun. Dari nilai tersebut, penerimaan PPh nonmigas dipatok senilai Rp638 triliun atau berkontribusi 93,31% dari total penerimaan PPh.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Kontribusi PPh nonmigas itu mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan patokan tahun ini yang tertuang dalam Perpres 72/2020. Tahun ini, dengan target Rp638,52 triliun, kontribusinya mencapai 95,25% dari total target penerimaan PPh senilai Rp670,38 triliun.

Adapun untuk penerimaan PPh migas pada tahun depan ditargetkan senilai Rp45,77 triliun atau naik 43,66% dari target 2020. Kontribusinya terhadap total penerimaan PPh juga meningkat dari 4,75% menjadi 6,69%. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pengawasan, SPT Tahunan, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Robinson parlindngan napitupulu

Kamis, 17 Desember 2020 | 17:16 WIB
apa jadi diperpanjang masa pemutihan pajak kenderaan

Sagita

Rabu, 16 Desember 2020 | 22:46 WIB
Wajib pajak harus selalu diawasi dalam pembayaran pajak agar tepat dalam membayar pajak. karena pajak juga merupakan pemasukan utama negara.

Geovanny Vanesa Paath

Rabu, 16 Desember 2020 | 20:48 WIB
Langkah yang cukup bagus untuk memastikan penerimaan negara aman menjelang akhir tahun.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 18:31 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Ditangkap, Kini Pembelinya Kena Ciduk DJP

Jum'at, 14 Januari 2022 | 15:45 WIB
SELEBRITAS

Setelah Disentil DJP, Ghozali 'NFT' Pastikan akan Patuh Bayar Pajak

Jum'at, 14 Januari 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Coretax System, Satu Kode Billing Bisa untuk Banyak Jenis Pajak

Jum'at, 14 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Siapkan E-Wallet Khusus bagi WP untuk Bayar Pajak

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya