SELANDIA BARU

Kurangi Konsumsi BBM, Otoritas Ini Usulkan Kenaikan Tarif Pajak

Dian Kurniati | Minggu, 12 Maret 2023 | 15:00 WIB
Kurangi Konsumsi BBM, Otoritas Ini Usulkan Kenaikan Tarif Pajak

Ilustrasi.

WELLINGTON, DDTCNews - Pemerintah Selandia Baru berencana menaikkan tarif pajak bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ini.

Menteri Perhubungan Michael Wood mengatakan kenaikan tarif pajak diperlukan untuk mendukung upaya penurunan konsumsi BBM dan emisi karbon. Apalagi, lanjutnya, pemerintah sudah lama tidak menaikkan tarif pajak BBM.

"Tujuannya untuk mengurangi jumlah mengemudi dan dengan demikian peningkatan emisi karbon dapat dihentikan," katanya, dikutip pada Minggu (12/3/2023).

Baca Juga:
Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Wood menuturkan rencana kenaikan tarif pajak BBM masih perlu dibahas lebih lanjut, termasuk dikonsultasikan kepada publik. Meski demikian, ia berharap kebijakan kenaikan tarif pajak BBM dapat segera disetujui.

Tarif pajak BBM terakhir kali dinaikkan pada 2018. Saat itu, pemerintah sempat menaikkan tarif pajak senilai 3,5 sen per liter setiap tahun dalam kurun waktu 3 tahun. Namun, dalam perkembangannya, rencana tersebut ditunda.

Dia menjelaskan kementeriannya telah menyiapkan rencana pengalokasian dana miliaran dolar untuk perbaikan sistem transportasi di Selandia Baru. Misal, anggaran NZ$2 miliar untuk pemeliharaan setiap tahun dapat dipakai untuk menambah jalur bus baru dan jalur sepeda.

Baca Juga:
Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Menurutnya, kenaikan tarif pajak akan membuat harga BBM per liter makin mahal. Dengan kondisi ini, diperkirakan banyak masyarakat akan beralih menggunakan transportasi umum.

Dia menjelaskan bencana topan yang melanda Selandia Baru pada Februari lalu dapat dijadikan gambaran mengenai dampak mengerikan dari perubahan iklim. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk memitigasi perubahan iklim.

"Kita perlu meningkatkan upaya penurunan emisi sehingga kita tidak berkontribusi pada masalah itu dan memperburuknya," ujar Wood seperti dilansir nzherald.co.nz. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan