Berita
Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO
Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kurang Bayar Pajak Rp3,6 Triliun, Amazon Diminta Segera Melunasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Kurang Bayar Pajak Rp3,6 Triliun, Amazon Diminta Segera Melunasi

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews – Pemerintah Prancis menuntut perusahaan ritel digital Amazon untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak senilai US$252 juta atau setara dengan Rp3,6 triliun.

Pemerintah Prancis resmi mengajukan tuntutan kepada Amazon melalui komisi pasar modal AS atau Securities and Exchange Commission (SEC). Langkah hukum siap dilakukan pemerintah agar Amazon melunasi kekurangan pembayaran pajak.

"Amazon masih memiliki kewajiban membayar kekurangan pajak ditambah denda dan bunga terkait dengan pendapatan usaha di Prancis selama 2006-2010," tulis dokumen tuntutan Prancis dari laman resmi SEC AS, Rabu (5/5/2021).

Baca Juga: Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Amazon dinilai menghindari pembayaran pajak di Prancis dan sebagian besar negara Eropa dengan melakukan konsolidasi penjualan pada perusahaan yang terdaftar di Luksemburg sehingga pajak yang dibayar lebih hemat karena adanya perbedaan tarif PPh badan antarnegara Uni Eropa.

Amazon hanya membayar PPh badan dengan tarif sebesar 11% di Luksemburg. Jumlah tersebut jauh berbeda dengan pengenaan tarif PPh badan di Prancis sebesar 33%. Atas tuntutan tersebut, Amazon pun menyampaikan sanggahan.

"Kami tidak setuju dengan penilaian Prancis yang diusulkan [ke SEC] dan akan membantahnya," tulis keterangan resmi Amazon.

Baca Juga: Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan

Amazon masih mengupayakan untuk mencapai kata sepakat dengan Pemerintah Prancis atas masalah pembayaran pajak. Namun demkian, upaya hukum juga sudah disiapkan apabila proses pembicaraan menemui jalan buntu.

Seperti dilansir Arabnews.com, sengketa pajak Amazon tersebut tidak hanya terjadi dengan Prancis. Pembagian laba perusahaan juga menemui masalah dengan otoritas pajak Jepang dan Amerika Serikat (AS).

Sampai dengan saat ini, IRS masih menyelidiki SPT badan Amazon untuk tahun pajak 2005 dan 2006. Selain itu, sejak 2003 Amazon juga sempat terlibat sengketa pajak dengan negara lain seperti China, Jerman dan Inggris. (rig)

Baca Juga: Menkeu Belum Kabulkan Pembebasan PPh Gaji ke-13, Ini Alasannya

Topik : prancis, amazon, sengketa pajak, penerimaan pajak, pembayaran pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Penentuan Subjek PBB atas Wilayah Kerja Tambang Migas

Kamis, 16 September 2021 | 16:30 WIB
THAILAND

Pikat Ekspatriat Kaya Raya, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Kamis, 16 September 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Mulai Pulih, DJP Yakin Pertumbuhan Penerimaan Capai Target

Kamis, 16 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Manfaat Pengenaan PPN Produk Digital Tidak Hanya Soal Penerimaan

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 16:00 WIB
PRANCIS

Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan