UU HKPD

Kucurkan DBH Sawit Rp3,4 Triliun, Sri Mulyani Siapkan RPP

Muhamad Wildan | Selasa, 11 April 2023 | 12:05 WIB
Kucurkan DBH Sawit Rp3,4 Triliun, Sri Mulyani Siapkan RPP

Materi paparan Menkeu Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit.

Sebagaimana diatur pada Pasal 123 ayat (1) UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemerintah dapat menetapkan jenis lainnya DBH.

"Di dalam penjelasan ayat tersebut, jenis DBH lainnya antara lain dapat berupa bagi hasil terkait dengan perkebunan sawit," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (11/4/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Realisasi PNBP Hampir Capai Target 100%

Pada APBN 2023, pemerintah telah menetapkan alokasi DBH sawit senilai Rp3,4 triliun. Oleh karena itu, PP yang menjadi dasar pembagian DBH sawit kepada daerah perlu ditetapkan dalam waktu dekat. Untuk 2024, pemerintah telah mengusulkan nilai minimal alokasi DBH sawit senilai Rp3 triliun.

Dalam RPP, DBH sawit rencananya bakal bersumber dari pungutan ekspor sawit dan bea keluar dengan porsi minimal sebesar 4%. Porsi DBH sawit dapat disesuaikan dengan memperhatikan keuangan negara.

Secara lebih terperinci, porsi DBH sawit bagi provinsi adalah sebesar 0,8%, sedangkan porsi bagi kabupaten/kota penghasil adalah sebesar 2,4%. Adapun kabupaten/kota yang berbatasan dengan penghasil mendapatkan porsi DBH sawit sebesar 0,8%.

Baca Juga:
Sri Mulyani Waspadai Perlambatan Setoran Pajak dari Sektor Usaha Utama

Khusus untuk tahun ini, setiap daerah rencananya bakal mendapatkan alokasi minimum senilai Rp1 miliar per daerah. "Pada 2022 beberapa bulan pungutan ekspor dan bea keluar itu nol sehingga sumber dana untuk dibagihasilkan itu nol. Maka, nanti jumlahnya terlalu kecil sehingga kami memutuskan ada batas minimum alokasi per daerah," ujar Sri Mulyani.

Alokasi DBH untuk setiap daerah dihitung berdasarkan alokasi formula dan kinerja. Alokasi formula ditentukan berdasarkan luas lahan dan tingkat produktivitas lahan, sedangkan alokasi kinerja ditentukan berdasarkan perubahan tingkat kemiskinan dan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan.

Untuk saat ini, Kemenkeu mencatat akan ada 350 daerah yang bakal mendapatkan DBH sawit, termasuk di antaranya adalah 4 daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Baca Juga:
Menkeu Masuk Panitia Piala Dunia U-17, Beri Dukungan Pabean dan Pajak

DBH sawit yang diterima oleh daerah harus digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta kegiatan strategis lainnya. Adapun kegiatan strategis lainnya akan diperinci lewat PMK.

Rencananya, DBH sawit akan disalurkan dalam 2 tahap yakni sebesar 50% pada Mei dan sebesar 50% pada Oktober. Pada penyaluran pertama, pemda harus melaporkan rencana kegiatan. Adapun pada penyaluran kedua pemda harus menyampaikan laporan realisasi. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 September 2023 | 15:35 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Realisasi PNBP Hampir Capai Target 100%

Jumat, 22 September 2023 | 09:55 WIB PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Waspadai Perlambatan Setoran Pajak dari Sektor Usaha Utama

Kamis, 21 September 2023 | 18:05 WIB PIALA DUNIA U-17

Menkeu Masuk Panitia Piala Dunia U-17, Beri Dukungan Pabean dan Pajak

Kamis, 21 September 2023 | 18:00 WIB PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Disokong Pariwisata, Sri Mulyani: Setoran Pajak Daerah Capai Rp 154 T

BERITA PILIHAN
Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Sabtu, 23 September 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp7.870 Triliun Hingga Agustus 2023

Sabtu, 23 September 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri

Sabtu, 23 September 2023 | 12:00 WIB PMK 66/2023

Pihak-Pihak yang Menjadi Penanggung Pajak WP OP dalam PMK 61/2023

Sabtu, 23 September 2023 | 10:11 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemeriksaan Pajak Tak Berdasar Alasan Subjektif, DJP Pantau Profit WP

Sabtu, 23 September 2023 | 10:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Wajib Pajak yang Tidak Bisa Memanfaatkan PPh Final UMKM PP 55/2022

Sabtu, 23 September 2023 | 09:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Gara-Gara Tak Setor PPN Rp 1 Miliar, Direktur Ditahan Kejaksaan

Sabtu, 23 September 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Tutup Celah Pelanggaran, Alokasi Pita Cukai Rokok Gol. 3 Diperketat

Sabtu, 23 September 2023 | 08:00 WIB PEMILU

Ketua Banggar DPR Minta Pengusaha Tak Khawatir Soal Pemilu