Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Koreksi Fiskal atas Pemberian Natura dan Kenikmatan

A+
A-
6
A+
A-
6
Koreksi Fiskal atas Pemberian Natura dan Kenikmatan

PENGGANTIAN atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan pada dasarnya tidak boleh menjadi biaya pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Kendati demikian, terdapat pengecualian untuk pemberian natura dan kenikmatan tertentu yang boleh menjadi biaya secara fiskal. Pengecualian itu terkait penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan (PMK). Simak artikel ‘Tiga Bentuk Natura dan Kenikmatan yang Dapat Menjadi Pengurang Pajak’.

Ketentuan tidak diperkenankannya natura dan kenikmatan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan bukan merupakan objek PPh. Dengan demikian, konsep non-taxable income dari sisi penerima penghasilan dan non-deductible expense dari sisi pemberi penghasilan terpenuhi.

Baca Juga: Begini Prosedur Peminjaman Dokumen dalam Pemeriksaan Pajak

Namun, seusai Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, natura dan kenikmatan dapat menjadi objek PPh bagi penerimanya apabila yang memberi natura dan kenikmatan tersebut bukan merupakan wajib pajak, wajib pajak yang dikenai PPh yang bersifat final, dan wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deem profit).

Meksipun hampir sama, istilah natura dan kenikmatan sendiri memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam uang.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dicontohkan seperti beras, gula, dan sebagainya. Sementara itu, penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan dicontohkan dengan penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan.

Baca Juga: Prosedur Pertemuan Wajib Pajak dan Pemeriksa

Dari penjelasan tersebut, dapat simpulkan bahwa natura dan kenikmatan sama-sama diberikan dalam bentuk selain uang. Natura diberikan dalam bentuk barang atau fisik, sedangkan kenikmatan lebih kepada pemberian fasilitas. Simak ‘Apa itu Imbalan Natura dan Kenikmatan?

Adapun aturan lebih lanjut terkait natura dan kenikmatan ini tercantum dalam PMK No. 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (PMK 167/2018).

Beleid tersebut menegaskan bahwa natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (deductible expenses), yaitu berupa:

Baca Juga: Kolaborasi dengan LPEI, DJBC Gencarkan Asistensi Ekspor untuk UMKM
  1. penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai;
  2. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan pemerintah; dan
  3. kewajiban perusahaan menyediakan sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut harus mengharuskannya.

Makanan dan Minuman
MENURUT Pasal 3 PMK 167/2018, ketentuan pemberian makanan dan minuman oleh perusahaan bagi seluruh pegawai – yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan – meliputi (i) makanan dan/atau minuman yang disediakan di tempat kerja, atau (ii) kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan fasilitas makanan/minuman di lokasi kerja, misalnya pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

Sebagai catatan, nilai kupon makanan dan/atau minuman dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja selama nilainya wajar atau tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per pegawai di tempat kerja.

Ketentuan Daerah Tertentu
SEMENTARA itu, untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu harus dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan pemerintah di daerah tersebut.

Baca Juga: Ketentuan Prosedur Pencacahan Barang Kena Cukai

Sesuai Pasal 4 PMK 167/2018, natura dan kenikmatan tersebut dapat menjadi biaya sepanjang sarana dan fasilitas yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

Adapun sarana dan fasilitas yang dimaksud meliputi tempat tinggal (termasuk perumahan), pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan/atau olahraga (tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang). Selain itu, PMK 167/2018 juga menjabarkan kriteria daerah tertentu yang menjadi prasyarat kebijakan.

Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Baca Juga: Simak Ketentuan Penagihan Cukai

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan batasan jangka waktu penetapan daerah tertentu bagi wajib pajak, yaitu 5 tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 5 tahun berikutnya sepanjang lokasi usaha wajib pajak masih memenuhi kriteria daerah tertentu.

Keamanan dan Keselamatan Kerja
UNTUK pemberian natura dan kenikmatan, yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh instansi pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Adapun sarana dan fasilitas keselamatan kerja yang wajib disediakaan oleh setiap perusahaan meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, sarana antarjemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, dan/atau kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

Baca Juga: Penyelesaian Pemeriksaan dengan Membuat LHP, Ini Sebab-sebabnya

Ketentuan Pembebanan Biaya Terkait Natura dan Kenikmatan
PASAL 6 PMK 167/2018 juga mengatur mengenai pembebanan biaya berdasarkan masa manfaat pemberian natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan keselamatan kerja.

Untuk biaya natura dan kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan melalui penyusutan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU PPh. Adapun untuk biaya natura dan kenikmatan yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.

Khusus untuk penyediaan kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, pembebanan biayanya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Baca Juga: Pengusaha Curhat Ongkos Logistik Mahal, Begini Kata Wamenkeu

Pertama, atas perolehan dan perbaikan besar kendaraan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibebankan melalui penyusutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UU PPh sebesar 50% dari jumlah penyusutan. Kedua, atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran.

Contoh Kasus
TERKAIT dengan rekonsiliasi fiskal, biaya-biaya dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak diperkenankan harus dikoreksi fiskal. Berikut contoh penghitungan koreksi fiskal atas biaya natura dan kenikmatan.

Dalam laporan pembukuan tahun pajak 2019 PT Agung Permadani, diketahui terdapat pengeluaran berupa natura dan kenikmatan dalam pos biaya-biaya lain. Berikut informasi mengenai biaya-biaya lain beserta rekonsiliasi fiskalnya (dalam rupiah):

Baca Juga: Pemeriksaan Pajak Diselesaikan dengan LHP Sumir, Begini Sebabnya


Berdasarkan data di atas, atas pengeluaran natura dan kenikmatan senilai Rp250.000.000 harus dikoreksi positif senilai Rp95.000.000, sehingga jumlah biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto adalah senilai Rp155.000.000.*

Baca Juga: Biayai Vaksin, Pemerintah Pinjam Rp6,5 Triliun dari ADB
Topik : kelas pajak, rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal, natura, kenikmatan, biaya
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 04 Maret 2021 | 16:56 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK (3)
Senin, 01 Maret 2021 | 16:40 WIB
CUKAI (3)
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:10 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 15:52 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 15:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 22 April 2021 | 15:17 WIB
KINERJA FISKAL