Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Koordinasi Global Pajak Karbon Diserukan dalam Pertemuan Menkeu G-20

A+
A-
2
A+
A-
2
Koordinasi Global Pajak Karbon Diserukan dalam Pertemuan Menkeu G-20

Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 dalam pertemuan pada Juli 2021. (g20.org)

VENICE, DDTCNews – Seruan mengenai koordinasi multilateral kebijakan pajak karbon muncul dalam pertemuan para menteri keuangan G-20 awal bulan ini.

Menteri Keuangan Italia, Daniele Franco mengungkapkan perubahan iklim merupakan isu dengan tingkat urgensi yang tinggi selain pajak digital. Hal ini dikarenakan semua negara memiliki ancaman yang sama dari emisi karbon.

Hal tersebut disampaikan Daniele dalam simposium pajak G-20 yang diadakan di Venice, Italia. Menurutnya, terdapat berbagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan masing-masing negara untuk mengurangi emisi karbon dan mewujudkan green reforms.

Baca Juga: Pertemuan G-20 TIIWG Teken 6 Isu Penting, Termasuk Perdagangan Digital

“Kita perlu saling bertukar pikiran mengenai pilihan kebijakan yang ada. Cara ini akan meningkatkan kesepemahaman kita dan memudahkan kerjasama kita ke depan,” ungkap Daniele, dikutip dari Tax Notes International Volume 103, Juli 2021, Kamis (22/7/2021).

Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan harga rata-rata karbon masih rendah, yaitu $3 per ton. Dia berharap negara-negara dapat mencapai kesepakatan untuk meningkatkan harga karbon hingga menjadi $75 per ton pada 2030.

Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire mengusulkan adanya harga minimum global (global minimum price) untuk karbon sebagai langkah awal. Setidaknya, harga minimum tersebut dapat mencegah adanya kompetisi kebijakan harga karbon.

Baca Juga: 7 Tahun Berjalan, Indonesia Ingin Perundingan IEU-CEPA Cepat Rampung

Menurut dia, hanya segelintir negara yang memiliki harga karbon yang sejalan dengan Paris Agreement. Apalagi, pada saat ini, peningkatan harga karbon masih terbatas pada wilayah di Uni Eropa.

“Kita memiliki masalah ketika harga karbon masih meningkat sebatas pada wilayah Uni Eropa saja, tapi tidak di wilayah lainnya. Hal ini dapat memicu adanya ‘kebocoran’ kebijakan,” ucap Le Maire.

Adapun kebocoran yang dimaksud adalah bergesernya aktivitas ekonomi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya akibat adanya perbedaan kebijakan karbon. Hal ini berisiko melemahkan daya saing negara yang menerapkan kebijakan pajak karbon ideal.

Baca Juga: Dukung Pajak Karbon, Pertamina Terapkan Inisiatif Green Fuel Project

Sementara itu, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengingatkan cara masing-masing negara dalam memerangi perubahan iklim dapat berbeda-beda. Pada dasarnya, setiap negara dapat memiliki caranya sendiri untuk meraih netralitas karbon.

Negara-negara yang ekonominya masih bergantung pada bahan bakar, termasuk Rusia, tetap harus memprioritaskan apa yang terbaik bagi negaranya. Siluanov lebih menekankan pentingnya negara-negara G-20 untuk menetapkan prinsip-prinsip yang bersifat mendasar sebagai pegangan dalam kerja sama global terkait dengan isu iklim ini. (kaw)

Baca Juga: TSFWG-UI Gelar Diskusi Publik Soal Keadilan Pajak dan Utang, Tertarik?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak karbon, G-20

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Juli 2022 | 17:15 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Sri Mulyani Temui Menkeu AS, Bahas Krisis Pangan dan Energi

Sabtu, 16 Juli 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Indonesia Ingin Jadi Anggota Penuh FATF, Begini Dukungan dari DJBC

Jum'at, 15 Juli 2022 | 12:30 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Negara-Negara Asia Didorong Gabung Asia Initiative, Ini Alasannya

Kamis, 14 Juli 2022 | 18:30 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

ADB: Pajak Minimum Global Bisa Dongkrak Penerimaan Negara Berkembang

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'