BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand akan merombak kebijakan terkait dengan cukai kendaraan bermotor sehingga sejalan dengan program penurunan emisi karbon.
Dirjen Bea dan Cukai Kulaya Tantitemit mengatakan tarif cukai perlu diarahkan untuk mendukung transisi energi. Walaupun ingin mendorong masyarakat beralih pada mobil listrik, dia menegaskan pemerintah juga tidak ingin terlalu membebani pengguna mobil konvensional.
"Meskipun beban cukai pada produk tersebut akan meningkat, hal ini telah dirancang agar tak terlalu memengaruhi masyarakat," katanya, dikutip pada Minggu (5/1/2025).
Selama ini, lanjut Kulaya, pemerintah menggunakan mekanisme cukai untuk menahan penggunaan mobil pribadi yang berkontribusi pada produksi emisi karbon. Sejalan dengan perkembangan mobil listrik, kebijakan cukai dapat disesuaikan agar optimal dalam mendukung penurunan emisi karbon.
Pemerintah juga meredesain kebijakan cukai untuk mobil listrik. Kebijakan cukai harus mendukung penggunaan baterai yang efisien sehingga pengaturan tarif cukainya akan didasarkan pada kepadatan baterai (energi per satuan berat) dan siklus hidup (siklus pengisian-pengosongan) baterai.
Di sisi lain, struktur cukai untuk mobil konvensional akan memperhitungkan mekanisme penetapan harga karbon, termasuk di dalamnya pajak karbon. Rencananya, tarif pajak karbon senilai THB200 per ton setara karbon dioksida, dikalikan dengan faktor emisi.
Lantaran jenis bahan bakar minyak menghasilkan jumlah karbon yang berbeda, beban pajak karbon juga akan berbeda untuk setiap jenis bahan bakar minyak.
Seperti dilansir bangkokpost.com, Dewan Kendaraan Listrik sebelumnya menyetujui tarif cukai yang lebih rendah untuk mobil hybrid untuk jangka waktu 7 tahun. Hal ini bertujuan mendukung transisi menuju mobil listrik di masa depan.
Dewan juga memutuskan merestrukturisasi tarif cukai untuk mobil hybrid dengan memperkenalkan tarif tetap selama 7 tahun pada 2026-2032, menggantikan kebijakan sebelumnya tentang kenaikan cukai bertahap. (rig)
