BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masih berupaya menyelesaikan peraturan yang diperlukan untuk penerapan pajak karbon.
Sri Mulyani mengatakan penyusunan peraturan soal pajak karbon membutuhkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Menurutnya, penyusunan peraturan ini harus dilakukan secara hati-hati karena pengenaan pajak baru juga akan memunculkan reaksi dari publik.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan para menteri terkait dan lembaga terkait," katanya dalam pembukaan perdagangan BEI, dikutip pada Sabtu (4/1/2024).
Penjelasan ini Sri Mulyani sampaikan sebagai respons atas pertanyaan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Mahendra meminta pemerintah segera mengimplementasikan pajak karbon dan menerbitkan regulasi batas atas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.
Sri Mulyani mengatakan penyusunan peraturan pajak karbon antara lain akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan.
UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah mengatur pajak karbon semula direncanakan berlaku mulai 1 April 2022, tetapi belum terlaksana. Pajak karbon direncanakan dikenakan pertama kali pada PLTU batu bara.
Pajak karbon rencananya akan melengkapi skema perdagangan karbon yang telah diluncurkan pemerintah. Apabila pajak karbon sudah berlaku, pelaku usaha yang emisinya melampaui cap akan memiliki pilihan antara membeli kredit karbon di bursa atau membayar pajak karbon.
Sementara itu, bursa karbon telah diselenggarakan berdasarkan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 14/2023. Berdasarkan POJK tersebut, OJK menunjuk BEI sebagai penyelenggara bursa karbon.
Mahendra menyebut volume transaksi perdagangan karbon di bursa karbon sepanjang 26 September 2023 hingga 27 Desember 2024 mencapai 908.018 ton CO2 ekuivalen, dengan total nilai transaksi akumulasi senilai Rp50,64 miliar. (sap)
