Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Konsensus Pajak Ekonomi Digital Untungkan Negara Berkembang?

A+
A-
3
A+
A-
3
Konsensus Pajak Ekonomi Digital Untungkan Negara Berkembang?

Para pembicara dan moderator dalam webinar bertajuk Global Consensus Policy: A New hope?, Kamis (15/7/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menegaskan konsensus pajak ekonomi digital akan memberi keuntungan bagi semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Senior Tax Advisor OECD Andrew Auerbach menilai negara berkembang justru berpotensi lebih diuntungkan dengan tercapainya konsensus tersebut. Dia beralasan penerimaan pajak dari ekonomi digital akan menjadi sumber penerimaan yang menjanjikan, terutama pada negara berkembang yang memiliki pasar besar.

"[Dengan konsensus] kita akan mempunyai pajak digital. Perusahaan digital seperti Google bisa membayarkan pajaknya. Negara seperti Indonesia sebagai pasar besar juga akan sangat diuntungkan," katanya dalam webinar bertajuk Global Consensus Policy: A New Hope?, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

Andrew mengatakan secara umum struktur penerimaan negara berkembang lebih rentan terhadap guncangan karena sangat bergantung pada pajak penghasilan (PPh) badan. Ketika terjadi penghindaran pajak, negara berkembang akan langsung merasakan dampaknya.

Data OECD menunjukkan penerimaan pajak korporasi di negara maju hanya berkisar 9%-10%. Di sisi lain, ada negara berkembang yang memiliki kontribusi penerimaan PPh badan mencapai 40% dari total penerimaan pajak.

Andrew menyebut OECD membutuhkan proses yang panjang untuk mencapai sebuah konsensus. Dalam prosesnya, OECD juga harus mengakomodasi kebutuhan 132 negara anggota, termasuk negara-negara berkembang.

Baca Juga: Cerita Sri Mulyani Soal Core Tax System: Idenya Sudah Sejak 2008

Adapun mengenai global minimum tax pada Pilar 2 yang kini menjadi perhatian banyak negara berkembang, menurutnya, kebijakan itu menjadi upaya OECD untuk mewujudkan kesetaraan dan mengurangi persaingan antarnegara.

"Saya tahu banyak negara yang waspada terhadap Pilar 2 karena membatasi insentif pajak, tapi ini adalah kesempatan yang baik [untuk mengurangi persaingan]. Mungkin tidak semua orang senang dengan hal ini, tapi inilah definisi konsensus," ujarnya.

Senior Partner DDTC Danny Septriadi sependapat dengan pandangan tersebut. Danny menilai Indonesia sebagai negara berkembang akan ikut mendapat keuntungan dari konsensus karena dapat memperkecil peluang penghindaran pajak.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Dalam poin tersebut, dia menilai negara berkembang akan lebih diuntungkan karena potensi penghindaran pajak di negara maju sudah lebih kecil.

“Semua akan mendapat dampak [positif] karena konsensus akan menciptakan perlakuan pajak yang setara atau level playing field," katanya.

Terkait dengan upaya untuk memerangi penghindaran pajak, Indonesia pada saat ini mempunyai beberapa instrumen. Instrumen antipenghindaran pajak pada skema spesifik mencakup transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign corporation rule (CFC Rule), dan treaty shopping.

Baca Juga: Pengusaha Harap Irlandia Sepakati Proposal Pajak Minimum Global

Pada skema umum, ada instrumen general anti-avoidance rule (GAAR), alternative minimum tax (AMT), dan mandatory disclosure rules (MDR). Danny mengatakan GAAR dan AMT sudah masuk dalam pembahasan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Menurut saya, jika GAAR, AMT, dan MDR terimplementasi, ketiganya akan saling mendukung satu sama lain," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Pajak Ekosistem Digital Dalam Negeri Perlu Terobosan Administrasi
Topik : ekonomi digital, pajak digital, pajak minimum global, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 07:30 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Ada 7 Agenda Sektor Keuangan di Presidensi G20 2020, Apa Saja?

Selasa, 14 September 2021 | 21:07 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Presidensi G20 Indonesia, Sri Mulyani: Isu Pajak Jadi Menu Utama

Selasa, 14 September 2021 | 20:45 WIB
EKONOMI DIGITAL

Facebook Dukung Tercapainya Konsensus Pajak Global, Tetapi..

Selasa, 14 September 2021 | 20:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Terus Sempurnakan Implementasi PPN PMSE

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax