Berita
Jum'at, 27 November 2020 | 15:38 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Rabu, 11 November 2020 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 26 November 2020 | 16:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN GRENADA
Kamis, 26 November 2020 | 13:48 WIB
BEA METERAI (3)
Rabu, 25 November 2020 | 17:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Rabu, 11 November 2020 | 13:47 WIB
STATISTIK DESENTRALISASI FISKAL
Komunitas
Jum'at, 27 November 2020 | 10:08 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 26 November 2020 | 16:55 WIB
STIE PUTRA BANGSA
Kamis, 26 November 2020 | 10:47 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 25 November 2020 | 14:08 WIB
PODTAX
Reportase
Glosarium

Konsensus Global Pajak Digital Bakal Tertunda, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
1
A+
A-
1
Konsensus Global Pajak Digital Bakal Tertunda, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara konferensi APBN Kita, Senin (19/10/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan konsensus global atas proposal pemajakan ekonomi digital tetap perlu dicapai untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang berkepastian hukum.

Meski konsensus atas proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) terpaksa ditunda, ia menyebutkan semua negara baik anggota Inclusive Framework maupun negara G20 berkomitmen untuk menyepakati proposal pada pertengahan 2021.

"Dari sisi komitmen semua negara tetap berharap [konsensus global atas proposal pajak digital OECD] bisa dicapai pada 2021, Indonesia juga tetap mendukung terciptanya konsensus," ujar Sri Mulyani, Senin (19/10/2020).

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan PMK Soal Insentif Pajak untuk Impor Vaksin

Menurut menkeu, konsensus atas kedua proposal tidak hanya berdampak terhadap korporasi digital multinasional saja, melainkan juga kepada seluruh korporasi multinasional yang selama ini memiliki penghasilan dari yurisdiksi pasar tetapi tidak bisa dipajaki.

Bila konsensus tercapai, sambungnya, semua negara akan memiliki rambu-rambu dan prinsip-prinsip yang adil yang bisa dijadikan pegangan bagi semua negara, terutama bagi yurisdiksi pasar termasuk Indonesia.

Saat ini, lanjut Sri Mulyani, Indonesia memiliki seperangkat peraturan pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak transaksi elektronik (PTE) pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020.

Baca Juga: Senat Akhirnya Setujui Proposal Pemangkasan Tarif PPh Badan

Meski demikian, konsensus global atas pajak digital dari OECD tersebut tetap penting dicapai untuk menguatkan enforcement pajak digital, sekaligus menghindari retaliasi antarnegara yang merugikan perekonomian.

"Indonesia diuntungkan karena pada praktik penggerusan basis dan penggeseran laba atau BEPS akan dimitigasi melalui pemajakan ekonomi digital dan global minimum tax," ujar Sri Mulyani.

Indonesia sebagai yurisdiksi pasar akan menikmati tambahan penerimaan pajak bila konsensus atas Pillar 1 dan Pillar 2 tercapai. OECD memperkirakan tambahan penerimaan pajak dari korporasi global bisa mencapai US$50 miliar hingga US$80 miliar.

Baca Juga: Perpres Baru! Proyek Strategis Nasional Kini Bebas Pungutan BPHTB

Menurut OECD, negara-negara berpenghasilan tinggi, menengah, hingga rendah bakal menikmati tambahan penerimaan pajak. Hanya yurisdiksi-yurisdiksi investment hub saja yang akan mengalami penurunan penerimaan pajak akibat pemberlakuan kedua proposal. (rig)

Topik : konsensus global, pajak digital, pajak internasional, kebijakan pajak, menteri keuangan sri mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 24 November 2020 | 10:45 WIB
INGGRIS
Selasa, 24 November 2020 | 10:15 WIB
ARAB SAUDI
Selasa, 24 November 2020 | 09:45 WIB
IRLANDIA
Senin, 23 November 2020 | 14:15 WIB
BELANDA
berita pilihan
Jum'at, 27 November 2020 | 15:38 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 27 November 2020 | 15:03 WIB
PENGADILAN PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 14:27 WIB
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jum'at, 27 November 2020 | 14:15 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 14:02 WIB
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Jum'at, 27 November 2020 | 13:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 27 November 2020 | 13:30 WIB
PMK 188/2020
Jum'at, 27 November 2020 | 13:05 WIB
UU CIPTA KERJA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:45 WIB
FILIPINA
Jum'at, 27 November 2020 | 12:15 WIB
PERPRES 109/2020