Berita
Kamis, 25 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 10:48 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 10:22 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 25 Februari 2021 | 09:51 WIB
INSENTIF FISKAL
Review
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:05 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 21 Februari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT AHMAD DJAMHARI:
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:25 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 24 Februari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 15:10 WIB
WARREN BUFFET:
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Klarifikasi DJP Soal Pengenaan Bea Meterai pada Transaksi Saham

A+
A-
4
A+
A-
4
Klarifikasi DJP Soal Pengenaan Bea Meterai pada Transaksi Saham

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memberikan klarifikasi atas beredarnya informasi di masyarakat mengenai pengenaan bea meterai terhadap trade confirmation (TC) transaksi surat berharga – seperti saham, obligasi, dan lainnya – tanpa batasan nilai.

Klarifikasi tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (21/12/2020). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini DJP tengah menyusun peraturan pelaksanaan atas UU 10/2020 tentang Bea Meterai.

“Pengenaan bea meterai akan dilakukan terhadap dokumen dengan mempertimbangkan batasan kewajaran nilai yang tercantum dalam dokumen dan memperhatikan kemampuan masyarakat,” ujarnya. Simak bahasan bea meterai dalam Kelas Bea Meterai.

Baca Juga: Sokong Program Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Naikkan Tarif Pajak Saham

Selain mengenai bea meterai, ada pula bahasan terkait dengan intervensi pemerintah pusat dalam konteks pungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Kemudian, ada juga bahasan mengenai tax allowance.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Koordinasi dengan Otoritas Moneter dan Pelaku Usaha

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan untuk mendorong program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan, fasilitas pembebasan bea meterai juga bisa diberikan.

Baca Juga: Mulai Pakai Tarif Umum, WP UMKM Tak Wajib Lapor SPT Masa PPh Pasal 25

“DJP sedang berkoordinasi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan tersebut. Demikian disampaikan untuk dipahami sambil menunggu peraturan pelaksanaan UU Bea Meterai tersebut diterbitkan,” jelas Hestu. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Terbatas pada PSN

Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan ada 5 poin penting pengaturan kebijakan PDRD dalam aturan turunan UU Cipta Kerja. Pertama, penghapusan retribusi izin gangguan. Kedua, penyesuaian tarif PDRD oleh pemerintah pusat.

Memang ada implikasi ke penerimaan daerah makanya kita batesin ke PSN (proyek strategis nasional) saja, ada list proyeknya,” kata Ferry.

Baca Juga: Pemerintah Alihkan Kepemilikan Saham di Indosat dan 4 Perusahaan Lain

Ketiga, pemberian insentif fiskal oleh daerah dalam mendukung kemudahan berinvestasi. Keempat, perbaikan mekanisme evaluasi raperda dan pengawasan perda. Kelima, sanksi untuk pemerintah daerah yang melanggar ketentuan. (Kontan)

  • Tax Allowance

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) meminta Indonesia memperjelas tujuan insentif pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun kepada bidang usaha tertentu yang tertuang dalam PP 78/2019 mengenai tax allowance.

“Ketentuan tax allowance yang berlaku menciptakan ketidakadilan (unequal playing field) antarinvestor. Hal ini mengurangi efektivitas dan efisiensi dari insentif pajak tersebut," tulis OECD pada laporan OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Soal Regulasi Perpajakan Sektor Digital 2021, Ini Rekomendasi IdEA
  • Tax Holiday

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan industri yang mengolah bubur kertas atau pulp menjadi produk kertas lain perlu didukung melalui tax holiday. Industri pulp dan produk-produk turunannya merupakan industri pionir yang memiliki nilai tambah dan nilai investasi besar.

"Industri pulp kami lihat selama ini potensinya masih terbatas, kami menargetkan industri pulp bisa menghasilkan produk turunan sehingga terdapat nilai tambah yang semakin besar dari pulp ini,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Penerimaan Pajak

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede menyebut pemerintah perlu menarik pajak lebih banyak setelah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Wajib Pajak Badan Masih Berusaha Keras

Raden mengatakan pemerintah akan membutuhkan penerimaan pajak lebih besar untuk membayar utang yang melonjak selama pandemi. Menurutnya, upaya pengumpulan pajak yang lebih agresif itu bisa dimulai pada 2022.

"Mungkin nanti 2-3 tahun atau 4 tahun yang akan datang, pemerintah juga harus menarik pajak lebih banyak lagi supaya bisa menutup utang yang naik akibat dari program ini," katanya. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Ingat, Pengecualian PPh Dividen Sudah Berlaku Sejak 2 November 2020
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, bea meterai, trade confirmation, saham, obligasi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 09 Februari 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 08 Februari 2021 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 06 Februari 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 05 Februari 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Kamis, 25 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 10:48 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 10:22 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 25 Februari 2021 | 09:51 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 25 Februari 2021 | 09:20 WIB
KOREA SELATAN
Kamis, 25 Februari 2021 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 24 Februari 2021 | 18:01 WIB
PERPRES 10/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:43 WIB
PP 51/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 17:30 WIB
PELAPORAN SPT