KINERJA FISKAL

Kinerja Pendapatan Positif, Pemerintah Bisa Kurangi Penerbitan SBN

Muhamad Wildan | Senin, 22 Mei 2023 | 18:17 WIB
Kinerja Pendapatan Positif, Pemerintah Bisa Kurangi Penerbitan SBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Berkat tingginya pendapatan negara hingga April 2023, pemerintah membuka ruang untuk mengurangi nominal surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pada tahun ini.

Hingga April 2023, pendapatan negara tercatat sudah mencapai Rp1.000,5 triliun atau 40,6% dari target pada APBN 2023 yang senilai Rp2.463 triliun. Bila dibandingkan dengan April tahun lalu, pendapatan negara tercatat bertumbuh 17,3%.

Baca Juga:
Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

"Dengan penerimaan yang cukup besar maka dari sisi penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (22/5/2023).

Pendapatan negara hingga April 2023 terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp688,1 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp94,5 triliun, dan PNBP senilai Rp217,8 triliun.

Hingga April 2023, belanja negara tercatat mencapai Rp765,8 triliun. Dengan demikian, APBN mencatatkan surplus sebesar Rp234,7 triliun. Selanjutnya, total pembiayaan anggaran hingga April 2023 telah mencapai Rp223,9 triliun.

Baca Juga:
Melemah, Penerimaan PPh Badan Terkontraksi 11,2 Persen di Januari 2024

Adapun total SBN yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hingga April 2023 sudah mencapai Rp240 triliun. "Dari sisi pembiayaan kita front loading karena mengantisipasi kenaikan suku bunga," ujar Sri Mulyani.

Dengan anggaran yang masih berada dalam posisi surplus, pemerintah mencatatkan SiLPA hingga April 2023 senilai Rp458,6 triliun.

"Hasil yang baik pada kuartal I/2023 kita harapkan terus terjaga pada kuartal II/2023. Namun, kita semuanya tahu bahwa APBN pada 2023 ini masih didesain dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tumbuh tinggi tetapi dengan tantangan global yang sangat riil," ujar Sri Mulyani. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 09:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Melemah, Penerimaan PPh Badan Terkontraksi 11,2 Persen di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%