Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Kerja Sama Hukum Perpajakan Kemenkeu & Kejagung, Data Bersifat Rahasia

A+
A-
2
A+
A-
2
Kerja Sama Hukum Perpajakan Kemenkeu & Kejagung, Data Bersifat Rahasia

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung bekerja sama dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (17/6/2022).

Perjanjian kerja sama (PKS) melibatkan Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). PKS ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor PRJ–8/MK.01/2020 dan Nomor 186 Tahun 2020 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

“Saya menyambut baik kerja sama ini untuk mendukung kerja teman-teman Pajak maupun Bea Cukai. Perjanjian ini nanti akan disampaikan ke seluruh instansi vertikal di daerah sehingga bisa memberikan payung hukum kepastian kerja sama” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai PKS tersebut akan memperkuat sinergi kedua institusi dalam memerangi tindak kejahatan di bidang perpajakan. Dia berharap kerja sama tersebut mampu menutup celah kebocoran pada penerimaan negara.

Selain penandatanganan PKS penegakan hukum pidana kepabeanan, cukai, dan pajak, ada pula bahasan terkait dengan bea meterai atas dokumen terms and condition (T&C) pada e-commerce. Ada pula bahasan terkait dengan rancangan peraturan pemerintah tentang fasilitas PPN.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Data dan Informasi

PKS antara DJBC dengan Jampidsus terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

DJBC dan Kejaksaan Agung juga akan berkoordinasi dalam penanganan dan penyelesaian barang bukti; pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi; pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia; penyelarasan kebijakan dan diseminasi pemahaman; serta penanganan laporan pengaduan masyarakat.

Kemudian, PKS antara DJBC dengan Jamintel mencakup beberapa aspek, beberapa di antaranya adalah pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi untuk kegiatan intelijen; penulusuran aset tersangka tindak pidana kepabeanan, cukai, dan TPPU; serta kegiatan dan operasi intelijen bersama.

DJP melakukan penandatangan adendum PKS dengan Jampidsus. Adendum tersebut di antaranya meliputi penambahan ruang lingkup terkait dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyesuaian pasal terkait koordinasi dalam rangka penanganan perkara tindak pidana pajak dan TPPU, serta penambahan dasar hukum PKS karena adanya UU HPP.

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

“Seluruh data dan informasi yang akan diperoleh dan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama ini adalah data dan informasi yang sifatnya adalah rahasia. Kecuali kalau dalam hal ini, baik Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung bersama-sama sepakat untuk mempublikasikan. Namun, tetap di dalam koridor rambu-rambu hukum yang ada,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (DDTCNews)

RPP Fasilitas PPN

Pemerintah masih melakukan harmonisasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) fasilitas PPN. Ditjen Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kemenkumham menyebut RPP fasilitas PPN akan menjadi aturan pelaksana dari Pasal 16B ayat (1) UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menurut DJPP, RPP akan mengatur fasilitas PPN dibebaskan dan PPN/PPnBM tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu. Selain itu, ada fasilitas atas penyerahan jasa kena pajak tertentu dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean. (DDTCNews)

Baca Juga: Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Dokumen T&C pada e-Commerce

Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan sistem elektronik untuk pelunasan bea meterai dan peneraan meterai elektronik atas dokumen berupa T&C masih dipersiapkan oleh Perum Peruri.

"Ini tidak serta merta, ini sedang kita uji coba. Oleh sebab itu, kami tidak akan mungkin menerapkan ini sampai nanti sistemnya settle," ujar Bonarsius.

Saat ini, infrastruktur pemeteraian dan pelunasan bea meterai secara elektronik telah diberlakukan pada sektor keuangan dan perbankan. Meski demikian, sistem pemeteraian elektronik yang sudah berlaku di sektor keuangan tidak bisa diterapkan atas T&C e-commerce karena adanya perbedaan bentuk dokumen. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Pengelolaan Penerimaan Negara

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp2,81 triliun untuk program pengelolaan penerimaan negara pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran itu akan dioptimalkan untuk mencapai target penerimaan negara dan rasio perpajakan.

"Indikatornya rasio penerimaan perpajakannya di 9,3% hingga 9,59%, realisasi penerimaan negara harus mencapai 100%," ujar Sri Mulyani. (DDTCNews)

Alamat Pembeli pada Faktur Pajak

Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat P2Humas DJP Dian Anggraeni mengatakan ketentuan alamat pembeli pada faktur pajak sesuai dengan Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 hanya berlaku untuk pembeli dengan pemusatan PPN terutang di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya (KPP BKM).

Baca Juga: Mengenal Dwelling Time

“[Jika pemusatan PPN di luar KPP BKM] betul balik ke [alamat] kantor pusat. Balik ke ketentuan umumnya. Kita lihat ketentuan dasar. Prinsipnya ada di Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3),” ujar Dian. Simak ‘Pemusatan PPN di Luar KPP BKM? Begini Ketentuan Alamat di Faktur Pajak’. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, bea cukai, perpajakan, pidana pajak, Kejagung, Kemenkeu, DJP, DJBC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka