Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Kerek PAD, Sri Mulyani Ingin Pemda Lakukan Elektronifikasi Transaksi

A+
A-
1
A+
A-
1
Kerek PAD, Sri Mulyani Ingin Pemda Lakukan Elektronifikasi Transaksi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah untuk memanfaatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP) untuk mengerek pendapatan asli daerah (PAD).

Sri Mulyani menilai kebanyakan pemerintah daerah (pemda) belum mampu mencari potensi penerimaan di wilayahnya, sehingga sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dia menyebut nilai PAD tahun ini diperkirakan hanya Rp296 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp856 triliun.

"Dengan adanya ETP ini, kita harap daerah mampu mengidentifikasi potensi PAD melalui berbagai cara yang inovatif, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta memberdayakan ekonomi kecil dan menengah karena data itu sangat penting," katanya di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Baca Juga: Curhat Sri Mulyani saat Mengambil Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Sri Mulyani menjabarkan PAD yang senilai Rp296 triliun tersebut terdiri dari 76% pajak daerah, 4% retribusi daerah, 4% berupa kekayaan daerah yang dipisahkan atau BUMD, serta 22% dari pendapatan asli lainnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan ETP akan mempermudah masyarakat membayar pajak atau retribusi daerah, sekaligus mencegah kebocoran karena dilakukan secara nontunai. Jika dimaksimalkan, Sri Mulyani meyakini pendapatan daerah juga bisa meningkat.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mencatat ada tren kenaikan PAD sebanyak 4—5 kali lipat jika pemda menggunakan sistem elektronik saat memungut pajak atau retribusi daerah. Dengan sistem itu pula, semua transaksi menjadi lebih efektif dan efisien.

Baca Juga: Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi

Saat ini, telah ada 4 provinsi, 18 kota, dan 56 kabupaten yang menjalankan sistem pembayaran online untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, serta pajak hotel dan restoran. Perry menargetkan jumlah pemda yang menggunakan sistem online bisa terus bertambah tahun ini.

Selain itu, BI juga mulai menguji coba pencetakan Surat Izin Mengemudi sekaligus kartu uang elektronik (e-money) selama tiga bulan di DKI Jakarta. Jika uji coba itu lancar, program SIM berupa e-money akan diperluas ke daerah lainnya. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: 2022 Jadi Penentu Konsolidasi Fiskal
Topik : ETP, pemerintah daerah, PAD, Sri Mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 29 April 2021 | 15:12 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Kamis, 29 April 2021 | 14:48 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 29 April 2021 | 14:03 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 29 April 2021 | 13:33 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL