BERITA TERKINI
Ilustrasi. (Ditjen Pajak)
JAKARTA, DDTCNews – Meskipun realisasi penerimaan pajak cukup menggembirakan, kepatuhan formal wajib pajak masih belum optimal. Topik ini menjadi sorotan di beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (30/10/2018).
Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), kepatuhan formal – yang diukur dengan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan – hanya mencapai 69,03%. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun lalu 72,6%.
Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti kabar Kementerian Keuangan yang tengah menimbang langkah prefunding untuk tahun depan. Jika diambil, pemerintah akan menarik utang di akhir tahun ini untuk pembiayaan tahun depan.
Kabar lain juga datang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang berupaya meningkatkan ekspor dan investasi. Mereka akan menggenjot ekspor ke Afrika dan Asia Selatan.
Beberapa media juga menyoroti kabar dari China yang berencana memangkas pajak pembelian mobil. Langkah ini diambil untuk menggerakan perekonomian Negeri Tirai Bambu. Pergerakan ekonomi China akan berpengaruh pula pada Indonesia.
Berikut ulasan berita selengkapnya:
Realisasi penyampaian SPT hingga akhir pekan lalu baru mencapai 12,15 juta atau 69,03% dari target tahun ini 17,6 juta. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengaku otoritas tengah berupaya meningkatkan kepatuhan formal WP.
“Berbagai langkah sudah dan akan kita tempuh. Pembinaan dan edukasi dilakukan terus, disertai pengawasan terhadap kepatuhan WP dan penegakan hukum yang terukur bagi WP yang menolak untuk patuh,” jelasnya.
Rata-rata rasio kepatuhan formal selama 5 tahun terakhir berada di bawah 70%, persisinya 64,3%. Indikator ini menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi otoritas untuk mempertahankan kinerja partumbuhan penerimaan pajak di kisaran 16% (kepatuhan materiel).
Direktur Pinjaman dan Hibah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Scenaider Siahaan mengaku saat ini pemerintah masih menimbang kondisi pasar sebelum melakukan prefunding untuk tahun anggaran 2019. “Sedang melihat kondisi market. Kalau market ada perbaikan, pemerintah bisa tapping,” katanya.
BKPM dan LPEI melakukan kerja sama melalui pertukaran data dan informasi ekspor seperti business intelligence,serta potensi penanaman modal. Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly mengatakan akan menyasar ekspor ke negara Afrika Selatan dan Asia Selatan karena penduduk yang cukup banyak.
Badan perencanaan ekonomi utama China mengajukan proposal kepada para pembuat kebiajakan untuk memangkas pajak pembelian kendaraan berpenumpang dari 10% menjadi 5%. Sejauh ini, penjualan mobil di China telah berkurang hingga titik terendah dalam dua dekade akibat sengketa dagang dengan Amerika Serikat. (kaw)
