Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kepatuhan Bendahara Pemerintah Penuhi Kewajiban Pajak Masih Rendah

A+
A-
2
A+
A-
2
Kepatuhan Bendahara Pemerintah Penuhi Kewajiban Pajak Masih Rendah

Ketua Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono memaparkan materi. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Setoran pajak dari bendahara pemerintah cenderung stagnan meskipun belanja terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ketua Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan peran bendahara pemerintah penting dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Namun, selama ini, pajak yang disetorkan bendahara pemerintah cenderung stagnan.

“Masalahnya belanja APBN terus naik tapi pajak yang disetor bendahara itu relatif stagnan," ujar Marwanto dalam webinar yang diselenggarakan BPPK, Rabu (17/2/2021).

Baca Juga: Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Sebagai contoh, total pagu belanja APBN, APBD, dan dana desa secara umum pada 2019 mencapai Rp1.890,86 triliun. Awalnya, setoran pajak dari pagu belanja pemerintah senilai Rp100 triliun. Namun, total penerimaan pajak yang diterima dari bendahara pemerintah hanya Rp87,26 triliun.

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada 2019 menunjukkan kepatuhan bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Dari total 776 bendahara pemerintah, baik di pusat maupun di daerah yang menjadi responden, 503 bendahara pemerintah tidak patuh.

“Ini basis penelitiannya adalah pengakuan dari bendahara sendiri sesuai sampel. Apakah punya NPWP? Apakah membayar pajak tepat waktu? Apakah pernah kena hukuman selama 5 tahun terakhir? Apakah membayar pajak dengan dipaksa atau sukarela? Ini pertanyaan-pertanyaan kualitatif dalam penelitian," ujar Marwanto.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Dari penelitian itu, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan pajak bendahara pemerintah. Variabel itu antara lain pengetahuan perpajakan, sikap bendahara terhadap kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan kemudahan aplikasi perpajakan.

Secara khusus Marwanto mengatakan sertifikasi bendahara memiliki peran besar dalam peningkatan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. Bendahara pada level pusat dan daerah ternyata memiliki persepsi yang positif terhadap kegiatan sertifikasi bendahara.

Dengan demikian, penyelenggaraan sertifikasi bendahara, yang turut memuat materi perpajakan, berpotensi meningkatkan kepatuhan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga: Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

"Kegiatan sertifikasi bendahara tampaknya harus dimasukkan unsur-unsur pengetahuan perpajakan, tidak semata-mata pengelolaan belanja. Selama ini silabus yang ada lebih banyak ditekankan pada pengelolaan prima untuk belanja negara," ujar Marwanto. (kaw)

Topik : bendahara pemerintah, pelaporan pajak, kepatuhan pajak, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tunggak Pajak Ratusan Juta Rupiah, Mobil Distributor Elpiji Disita

Selasa, 11 Januari 2022 | 15:30 WIB
PAKISTAN

Akhiri Era Kebijakan Pembebasan Pajak, Negara Ini Godok Aturan Baru

Minggu, 09 Januari 2022 | 12:00 WIB
BAHRAIN

Mulai 1 Januari 2022, Tarif PPN Resmi Naik 2 Kali Lipat

Minggu, 09 Januari 2022 | 10:00 WIB
KPP PRATAMA MAMUJU

Ada Tunggakan Pajak, 2 Bendahara Ini Dapat Surat Paksa dari Juru Sita

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya