Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Kenaikan Tarif PPN Berpotensi Ubah Pola Konsumsi Masyarakat

A+
A-
0
A+
A-
0
Kenaikan Tarif PPN Berpotensi Ubah Pola Konsumsi Masyarakat

Partner of DDTC Fiscal Research and Advisory B. Bawono Kristiaji saat mengisi sesi Seminar Nasional Perpajakan 2022 oleh Himpunan Mahasiswa D-III Perpajakan Universitas Airlangga.

JAKARTA, DDTCNews - Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) berpotensi mengubah perilaku konsumsi di masyarakat, khususnya pada beberapa bulan sebelum dan sesudah kebijakan berjalan.

Partner of DDTC Fiscal Research and Advisory B. Bawono Kristiaji mengatakan berdasarkan kajian empiris yang dilakukan di beberapa negara yang menaikkan tarif PPN, konsumsi masyarakat cenderung naik dalam beberapa bulan sebelum kenaikan tarif PPN berlaku.

"Ketika Anda tahu per tanggal berapa tarif akan meningkat, konsumsi akan meningkat lalu drop dan selanjutnya kembali ke tren normal," ujar Bawono dalam Seminar Nasional Perpajakan 2022 bertajuk Reformasi Perpajakan Pasca Terbit UU HPP terhadap PPN dan NPWP pada era Post-Pandemic yang digelar Himpunan Mahasiswa D-III Perpajakan Universitas Airlangga, Sabtu (16/7/2022).

Baca Juga: Begini Kriteria Jasa Angkutan Umum Darat yang Dibebaskan dari PPN

Dengan demikian, kenaikan tarif PPN justru memiliki tendensi menggeser konsumsi yang biasanya baru terealisasi pada masa yang akan datang, ke saat ini.

Pergeseran pola konsumsi juga memiliki potensi memengaruhi pola penerimaan. Penerimaan PPN cenderung tumbuh pesat pada bulan-bulan menjelang pemberlakukan kenaikan tarif PPN dan kembali normal pada bulan-bulan selanjutnya.

Hingga Mei 2022, realisasi PPN tercatat sudah mencapai Rp238,12 triliun. Bila dicermati, kinerja penerimaan PPN pada tahun ini tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan tarif, melainkan juga berkat pemulihan konsumsi.

Baca Juga: Belum Aktivasi NIK, Aturan Tarif Pajak WP Belum Ber-NPWP Masih Berlaku

"Sebenarnya dampak kenaikan tarif itu tidak lebih dari 40% secara komposisinya, tapi lebih kepada memang secara baseline aktivitas konsumsinya itu yang meningkat," ujar Bawono.

Terlepas dari tren tersebut, pemerintah memperkirakan kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% yang berlaku sejak April 2022 akan memberikan tambahan penerimaan pajak senilai Rp44,4 triliun pada tahun ini.

Penggunaan NIK sebagai NPWP
Dalam seminar ini Bawono juga sempat menyinggung kebijakan pemerintah yang mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kebijakan ini, menurutnya, bakal meningkatkan keadilan dalam hal pemanfaatan anggaran, bukan hanya keadilan dalam aspek pajak semata.

Baca Juga: Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Bawono mengatakan dengan penggunaan NIK sebagai NPWP, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui seberapa besar pajak yang dibayar sekaligus bantuan anggaran yang diterima oleh setiap individu.

"Artinya dia bayar pajak berapa dan in return dia dapat fasilitas apa," ujar Bawono.

Seperti diketahui, banyak program-program bantuan sosial dari pemerintah yang penyalurannya amat bergantung pada data dan informasi berbasis NIK. Dengan penggunaan NIK sebagai NPWP, maka pemerintah dapat lebih mudah mengetahui fiscal incidence dari setiap individu.

Baca Juga: Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Bukan tidak mungkin, penggunaan NIK sebagai NPWP juga bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengubah desain pengurang pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang saat ini masih berbasis pada penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi itemized deduction.

Dalam penerapannya, NIK nantinya akan digunakan sebagai NPWP melalui skema aktivasi. Nantinya, hanya orang pribadi yang sudah memiliki kewajiban perpajakan yang NIK-nya diaktivasi sebagai NPWP.

Walau demikian, hingga saat ini ketentuan teknis dari penggunaan NIK sebagai NPWP masih belum diterbitkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

"Aktivasi ini apakah self-activated, berdasarkan jabatan, atau berdasarkan pihak ketiga yang memotong? Ini kita menunggu aturannya," ujar Bawono. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU HPP, tarif PPN, PPN, pajak pertambahan nilai, PPN 11%, Bawono Kristiaji

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)

Pentingnya Penetapan Threshold dalam Pemajakan Natura dan Kenikmatan

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 14:00 WIB
PMK 90/2020

Hibah dari Orang Tua ke Anak Bukan Objek Pajak, Tidak Perlu Akta Hibah

berita pilihan

Minggu, 05 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Minggu, 05 Februari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Minggu, 05 Februari 2023 | 14:00 WIB
PP 55/2022

Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Minggu, 05 Februari 2023 | 13:00 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 05 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:30 WIB
INDIA

Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyebab Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:30 WIB
PP 50/2022

Penyebab Pemeriksaan Bukper Ditindaklanjuti dengan Penyidikan

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:00 WIB
SPANYOL

Bank di Negara Ini Ramai-Ramai Tolak Kebijakan Windfall Tax

Minggu, 05 Februari 2023 | 09:30 WIB
KOTA SURAKARTA

Tagihan PBB di Solo Naik Drastis, Begini Penjelasan Wali Kota Gibran