Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Kenaikan Tarif PPN Arab Saudi Bakal Kerek Biaya Umroh dan Haji

A+
A-
4
A+
A-
4
Kenaikan Tarif PPN Arab Saudi Bakal Kerek Biaya Umroh dan Haji

Suasana haji di Baitullah di Mekah. (blog.britishmuseum.org)

JAKARTA, DDTCNews - Pelaku usaha biro haji dan umrah menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar tiga kali lipat dari 5% menjadi 15% di Arab Saudi bakal berimplikasi pada kenaikan biaya perjalanan haji dan umrah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur mengatakan asosiasinya juga belum mendapatkan kepastian apakah PPN yang dikenakan oleh pemerintah daerah (pemda) di Arab Saudi akan naik atau tidak.

"Sampai saat ini penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah belum tahu, apakah hanya PPN pusat saja yang naik, karena ada juga PPN daerah 5% yang sampai saat ini belum diketahui nilai barunya," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: Kenaikan PPN Picu Hal ini di Bisnis Properti

Firman mengungkapkan pengenaan PPN baik oleh pusat maupun daerah saat ini berlaku atas semua transaksi. Sebelumnya, objek PPN dari pemda hanya berlaku atas tarif hotel, tetapi tidak mencakup makanan dan pelayanan.

"Tapi setahun belakangan ini, PPN daerah sudah mencakup semua transaksi, seperti PPN dari pemerintah pusat," kata Firman.

Apabila diasumsikan tarif PPN yang dikenakan oleh pemda atas objek pajak PPN daerah tetap 5%, maka potensi beban PPN yang perlu ditanggung oleh biro haji dan umrah adalah 20%. Apabila tarif PPN dari pemda ikut naik, maka semakin tinggi pula beban PPN yang perlu ditanggung.

Dengan PPN yang meningkat sekaligus adanya protokol kesehatan yang memaksa standar social distancing, maka kapasitas bus dan pesawat juga akan berkurang. Hal ini akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi.

Tipe kamar yang disediakan juga akan berubah mengingat setiap kamar hanya boleh diisi oleh 3 orang. "Secara jumlah pemberian visa umrah juga akan dikurangi karena kapasitas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat ini hanya 40% dari kapasitas aslinya," kata Firman.

Terlepas dari biaya tersebut, Firman bisa memahami mengapa Arab Saudi meningkatkan tarif PPN hingga 3 kali lipat. Kondisi ekonomi yang teramat berat membuat pemasukan Kerajaan dari umrah mengalami penurunan, belum harga minyak bumi yang ikut turun selama pandemi.

"Hal ini membuat Arab Saudi mengambil keputusan berat bagi restrukturisasi ekonomi pasca pandemi yang harus menaikkan pemasukan dari sektor PPN dari 5% ke 15%," ujar Firman. (Bsi)

Topik : kenaikan PPN Arab Saudi, biaya umrah dan haji
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

daftarhajiumroh

Senin, 17 Agustus 2020 | 21:46 WIB
bisa naik pada harga hotel dan bis nya jamaah umroh nih, bisa bisa tiket saudia hiks
1
artikel terkait
berita pilihan
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA