Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Kemenkeu Sebut COP26 Tingkatkan Peluang Investasi Hijau ke Indonesia

A+
A-
1
A+
A-
1
Kemenkeu Sebut COP26 Tingkatkan Peluang Investasi Hijau ke Indonesia

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - United Nations Climate Change Conference 2021 (COP26) dinilai dapat meningkatkan peluang Indonesia menjadi salah satu destinasi green investment atau investasi ramah lingkungan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk menurunkan emisi karbon sebesar 650 Mton CO2 ekuivalen dari sektor energi dan 398 Mton CO2 ekuivalen dari sektor transportasi bila ada pendanaan dari dunia internasional.

Menurutnya, investasi dari swasta untuk mendukung mitigasi perubahan iklim dan mencapai tujuan net zero sangat dibutuhkan mengingat dana publik diperkirakan tidak akan cukup untuk memenuhi target-target tersebut.

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

"Perubahan iklim sangat berdampak kepada seluruh masyarakat dunia sehingga perlu dilakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun, pada prinsipnya, transisi yang dilakukan haruslah transisi yang adil dan affordable," katanya, Senin (1/11/2021).

Untuk pendanaan iklim, lanjut Masyita, negara-negara maju perlu mewujudkan janji pendanaan jangka panjang senilai US$100 miliar per tahun kepada negara berkembang. Janji tersebut adalah janji negara maju yang telah terutang dalam Paris Agreement.

Untuk menjamin terpenuhinya janji pendanaan jangka panjang tersebut, sambungnya, COP26 dinilai perlu menetapkan timeline pendanaan yang jelas.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

"COP26 harus menetapkan timeline, indikator, sistem monitoring, bentuk pembiayaan, dan milestone yang jelas untuk memobilisasi pembiayaan global untuk mendukung tercapainya tujuan iklim yang lebih ambisius tetapi adil dan affordable," ujarnya.

Untuk menarik green financing, Indonesia telah memiliki instrumen carbon pricing berupa pajak karbon sekaligus perdagangan karbon. Keduanya akan dibentuk menjadi ekosistem yang dapat mendukung pendanaan perubahan iklim di Indonesia, baik dengan sistem cap and tax maupun dengan sistem cap and trade.

Tak hanya itu, Indonesia juga sedang merancang peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon. Penerapan cap and tax sekaligus cap and trade bakal membantu Indonesia dalam mencapai target nationally determined contribution atau NDC.

Baca Juga: Tax Ratio 2023 Diproyeksi Turun Jadi 9,61%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

"Diharapkan langkah awal ini dapat menjadi bibit untuk pengembangan pasar karbon secara menyeluruh," tutur Masyita. (rig)

Topik : pajak karbon, investasi asing, investasi hijau, perubahan iklim, kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:30 WIB
PELAYANAN KEPABEANAN

Terapkan CEISA 4.0 Secara Penuh di 77 Kantor, Begini Evaluasi DJBC

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Siap-Siap! Transaksi SUN Khusus PPS Dibuka Lagi pada 22 Agustus 2022

Minggu, 14 Agustus 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, Pemerintah Godok Fasilitas Kepabeanan

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor