Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Kemendagri Ingatkan Pemda Tetapkan Target Pajak Sesuai Potensi Asli

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemendagri Ingatkan Pemda Tetapkan Target Pajak Sesuai Potensi Asli

Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri An'an Andri Hikmat dengan materi paparannya. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan pendataan atas potensi pajak di daerahnya masing-masing.

Pasalnya, UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) telah mengatur penetapan target pajak dalam APBD harus mempertimbangkan potensi pajak di daerah.

"Kalau di undang-undang sudah masuk ke dalam pasal artinya itu sudah menjadi substansi, artinya wajib dilakukan. Berarti ke depan yang akan ditanya terlebih dahulu oleh tim pemeriksa atau siapapun nanti, adalah 'apakah Bapak dan Ibu sudah punya data potensi daerah atau belum?'" ujar Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri An'an Andri Hikmat, dikutip Sabtu (24/9/2022).

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Guna mengukur potensi pajak di daerah, An'an mengatakan pemda perlu melakukan pendataan atas objek PBB sekaligus piutangnya, pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sekaligus piutangnya, penggunaan listrik, dan pajak-pajak lainnya.

An'an mengatakan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) perlu melakukan pendataan bersama dengan pemerintah provinsi (pemprov) agar biaya untuk melakukan pendataan tidak terlalu membebani APBD.

"Silakan dilakukan bersama provinsi, jangan dilakukan sendiri. Nanti habis personil dan uang untuk kegiatan pendataan. Kalau bersama, bisa cost sharing," ujar An'an.

Baca Juga: 459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Hasil pendataan nantinya dapat digunakan untuk beragam kebijakan seperti menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP), menambah wajib pajak baru, memperbaiki data wajib pajak lama, hingga meningkatkan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Untuk diketahui, pada Pasal 102 UU HKPD telah diatur bahwa penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD harus mempertimbkan kebijakan makroekonomi daerah dan potensi pajak di daerah.

Kebijakan makroekonomi daerah yang dimaksud adalah struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan nasional, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta daya saing daerah. Kebijakan makroekonomi daerah harus selaras dengan kebijakan ekonomi nasional pada APBN. (sap)

Baca Juga: Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daerah, target pajak, penerimaan pajak, PAD, PBB, PKB

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 24 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Kelebihan Pembayaran PBB yang Dapat Dikembalikan

Rabu, 23 November 2022 | 12:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ragam Areal dalam PBB Perhutanan

Rabu, 23 November 2022 | 11:55 WIB
KABUPATEN BATANG

Ada Perangkat Desa Selewengkan Pajak, Tunggakan PBB Tembus Rp33 Miliar

Selasa, 22 November 2022 | 22:09 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA

Segera Lunasi Tunggakan Pajak! Penghapusan STNK Berlaku Tahun Depan

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya