KP2KP SINJAI

Kejar Penerimaan Pajak Sektor Kesehatan, DJP Gali Data BPJS Kesehatan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 15 Februari 2023 | 16:00 WIB
Kejar Penerimaan Pajak Sektor Kesehatan, DJP Gali Data BPJS Kesehatan

Ilustrasi. Pasien yang juga peserta BPJS Kesehatan menunggu resep obat di RSUD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (9/2/2023). Kementerian Kesehatan akan menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta BPJS Kesehatan dan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan kesehatan khususnya rawat inap pasien. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nym.

SINJAI, DDTCNews - Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) berupaya mengoptimalkan penerimaan, termasuk dari sektor kesehatan. Salah satu cara yang ditempuh, menggali data dan informasi yang berkaitan dengan aspek perpajakan di sektor kesehatan.

KP2KP Sinjai, Sulawesi Selatan misalnya, menggandeng Kantor Perwakilan BPJS Kesehatan Sinjai untuk mengakses data dan informasi tentang penyaluran dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah tersebut. Tujuannya, memastikan setoran pajak dari wajib pajak sektor kesehatan memang sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

"Dengan kucuran alokasi belanja bidang kesehatan yang besar, penyaluran dana di setiap faskes yang bekerja sama dengan BPJS juga ikut besar. Ini akan berbanding lurus dengan pendapatan faskes yang didapat dari BPJS," ujar Kepala KP2KP Sinjai Hendrawan dilansir pajak.go.id, dikutip pada Rabu (15/2/2023).

Baca Juga:
Tanggung Jawab Renteng PPN, Bisa Bayar dengan SSP Sebelum Muncul SKPKB

Hendrawan menjelaskan, penyaluran dana JKN yang besar tak bisa lepas dari aspek perpajakan, terlebih yang berkaitan dengan dana kapitasi dan nonkapitasi. Karenanya, kantor pajak memerlukan sinergi yang baik dengan BPJS Kesehatan untuk mengamankan penerimaan pajak dari sektor kesehatan.

"Penyaluran dana JKN di Sinjai secara garis besar terbagi 2, yakni dana kapitasi yang dibayarkan rutin setiap bulan dan nonkapitasi berdasarkan jumlah pelayanan yang besarnya bervariasi setiap bulan," kata Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan Sinjai Achmad Saleh.

Dengan kerja sama ini, diharapkan basis data perpajakan di Kabupaten Sinjai bisa lebih reliabel ke depannya.

Baca Juga:
Dirjen Pajak Bisa Terbitkan SKP Kurang Bayar WP Peserta PPS Jika Ini

Sebagai informasi, sebanyak 97% warga Sinjai sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal ini membuat Sinjai menyandang status universial health coverage (UHC).

Dari 97% porsi warga Sinjai yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, 45% di antaranya dibayarkan preminya oleh Pemerintah Kabupaten Sinjau, 40% dibayarkan oleh APBN, dan selebihnya merupakan pekerja penerima upah (PPU) dan pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Banyaknya jumlah peserta BPJS Kesehatan di Sinjai berkorelasi positif dengan penyaluran dana JKN. Ujungnya, aliran dana kepada faskes-faskes pun ikut membesar. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 03 Juni 2023 | 15:10 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dirjen Pajak Bisa Terbitkan SKP Kurang Bayar WP Peserta PPS Jika Ini

Sabtu, 03 Juni 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Target Pendapatan 2024, BKF: Trennya Baik Tapi Tetap Waspada

Jumat, 02 Juni 2023 | 14:35 WIB REFORMASI PERPAJAKAN

Perbaiki Skor TADAT, DJP Tingkatkan Akurasi Pelaporan SPT

BERITA PILIHAN

Sabtu, 03 Juni 2023 | 15:10 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dirjen Pajak Bisa Terbitkan SKP Kurang Bayar WP Peserta PPS Jika Ini

Sabtu, 03 Juni 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Catat! Kendaraan Konversi yang Ajukan Subsidi Tak Boleh Nunggak Pajak

Sabtu, 03 Juni 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Mengenal Metode Komputasi dalam Penentuan Nilai Pabean

Sabtu, 03 Juni 2023 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Nol Persen Kemiskinan Ekstrem, Indeks PKH dan Bansos Dinaikkan

Sabtu, 03 Juni 2023 | 09:05 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wah! DJP Bakal Perketat Akurasi Pelaporan SPT, Perbaiki Skor TADAT

Sabtu, 03 Juni 2023 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Tumbuh di Bawah Rata-Rata, Bappenas Soroti Kinerja Sektor Manufaktur

Sabtu, 03 Juni 2023 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Target Pendapatan 2024, BKF: Trennya Baik Tapi Tetap Waspada

Sabtu, 03 Juni 2023 | 07:00 WIB ANIMASI PAJAK

Pajak Tingkatkan Infrastruktur Transportasi Umum!

Jumat, 02 Juni 2023 | 16:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

DJBC Lakukan Switchover CEISA Sabtu-Minggu, Hindari Pengiriman Dokumen