KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Nol Emisi Karbon, Wapres Minta 'Bantuan' Pembiayaan ke Pengusaha

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Oktober 2022 | 17:33 WIB
Kejar Nol Emisi Karbon, Wapres Minta 'Bantuan' Pembiayaan ke Pengusaha

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyapa peserta saat berjalan menuju panggung utama pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional di Astaka Utama Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (12/10/2022). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah meminta lembaga keuangan dan pengusaha terlibat langsung dalam upaya penurunan emisi karbon. Sesuai rencana transisi energi baru terbarukan (EBT) yang telah disusun, Indonesia perlu menurunkan emisi karbon hingga 31,89% pada 2030. Bahkan, target nol persen emisi karbon perlu dikejar hingga 2060.

Namun, upaya penurunan emisi karbon tidak murah. Wakil Presiden Maruf Amin mengungkapkan Indonesia perlu biaya US$1 triliun sampai dengan 2060 untuk berinvestasi pada proyek-proyek EBT. Dia pun mengajak lembaga keuangan dan pengusaha ikut menanamkan modalnya dalam proyek penurunan emisi tersebut.

"Saya mengajak mitra bisnis dan lembaga keuangan untuk kolaborasi membantu pembiayaan transisi energi di Indonesia," kata Maruf dalam penutupan Side Event G-20 'Guarding Energy Transition in Indonesia and Beyond: High Level Policy Discussion on Promoting Investment, Financing, and Development of Renewable and Green Energy' secara virtual, Rabu (27/10/2022).

Baca Juga:
BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Wapres menyebutkan pemerintah punya komitmen kuat mewujudkan transformasi energi menuju EBT melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Sejumlah kebijakan pun disiapkan agar Indonesia dapat memproduksi mobil dan bus listrik.

"Komitmen pemerintah dalam pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik juga diwujudkan dengan menargetkan industri otomotif dalam negeri untuk memproduksi mobil listrik dan bus listrik sebanyak 600.000 unit pada tahun 2030," jelas Wapres.

Lebih jauh, adanya penerapan EBT tersebut diharapkan mampu mengurangi konsumsi BBM dan menurunkan emisi CO2 melalui kerja sama antara para pemangku kepentingan.

Baca Juga:
BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

"Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM sebesar 3 juta barrel sampai dengan tahun 2030 serta menurunkan emisi CO2 sebanyak 1,4 juta ton," tutur Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres berharap, agenda kepemimpinan G-20 di Indonesia dapat menjadi implementasi kontribusi bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia di seluruh dunia, khususnya transisi energi di Indonesia.

"Saya mengharapkan hasil dari diskusi akan turut menyukseskan tercapainya agenda kepemimpinan Indonesia di G-20 dan mendukung implementasi kebijakan transisi energi Indonesia," pungkas Wapres.

Sebagai informasi, penyelenggaran side event dari Presidensi G-20 ini diselenggarakan di International Convention Center Institut Pertanian Bogor pada 25-26 Oktober 2022. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Kamis, 16 Mei 2024 | 18:00 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Bappebti Rilis Rating Pialang Berjangka Periode Januari-Maret 2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Juni 2024 | 11:15 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Tujuh Karakteristik Penipuan yang Mencatut Petugas Bea Cukai

Sabtu, 01 Juni 2024 | 10:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wah! Pengawasan Pajak Bakal Diperkuat, Prioritas untuk HWI dan WP Grup

Sabtu, 01 Juni 2024 | 09:33 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET

122 Mahasiswa UNS Ikuti Tes Tertulis Seleksi Akbar Internship DDTC

Sabtu, 01 Juni 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi Risiko Inflasi, Pemda Perlu Antisipasi Ketersediaan Komoditas

Jumat, 31 Mei 2024 | 22:00 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Lantik 242 Pejabat Kemenkeu, Begini Pesannya

Jumat, 31 Mei 2024 | 18:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, 6 Proses Bisnis Ini Terkait Langsung Wajib Pajak

Jumat, 31 Mei 2024 | 18:30 WIB KEMENKEU SATU JAWA TIMUR

DJP Jatim Gelar Lelang Serentak, Nilai Limit Hampir Rp15 Triliun