Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kebijakan PPh OP dan Pajak Properti Indonesia Perlu Dirombak

A+
A-
0
A+
A-
0
Kebijakan PPh OP dan Pajak Properti Indonesia Perlu Dirombak

Head of the Tax Policy and Statistics Division Organisation for Economic Co-operation and Development David Bradbury. (Foto: Youtube BKF)

JAKARTA, DDTCNews - Kebijakan perpajakan setelah pandemi Covid-19 harus dirumuskan ulang untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif (inclusive economic growth).

Head of the Tax Policy and Statistics Division Organisation for Economic Co-operation and Development David Bradbury mengatakan masyarakat harus merasakan dampak pertumbuhan ekonomi. Pajak berperanan penting mendorong pertumbuhan yang inklusif dan menyelesaikan ketimpangan.

"Peranan pajak tidak hanya terbatas pada pemungutan dan redistribusi yang adil, tetapi juga melalui pembebanan pajak yang adil antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan mereka yang berpenghasilan rendah," ujar Bradbury dalam webinar BKF-OECD, Kamis (1/10/2020).

Baca Juga: Momentum Tepat, Peluang Penerapan Pajak Properti di China Kian Terbuka

Terdapat beberapan instrumen yang bisa dipertimbangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pajak, mulai dari ekstensifikasi pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, peningkatan pembayaran jaminan sosial, pajak properti dan capital profit dan capital gain yang lebih efektif.

Bradbury secara khusus menyorot kontribusi PPh orang pribadi di Indonesia yang cenderung rendah. Padahal, jenis pajak yang satu ini cenderung stabil dan mampu mengamankan penerimaan negara di tengah krisis ekonomi seperti pandemi Covid-19.

Untuk meningkatkan tax ratio Indonesia yang cenderung rendah dan akan semakin rendah akibat pandemi, basis pajak PPh orang pribadi perlu ditingkatkan. Meski demikian, Bradbury mengakui kebijakan ini akan sangat menantang dari sisi politik.

Baca Juga: Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

"Dari sisi politik kebijakan ini akan sangat menantang, tetapi jenis pajak ini cenderung progresif apabila dirancang baik. Mereka yang berpenghasilan lebih seharusnya berkontribusi lebih besar. Bila diterapkan, hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Bradbury.

Pembayaran jaminan sosial (social security contribution) juga perlu ditingkatkan. Meski demikian, peningkatan ini perlu dijustifikasi dengan pelayanan jaminan sosial yang lebih baik.

"Instrumen ini banyak digunakan di negara-negara OECD dan negara-negara G20, sedangkan untuk Indonesia pembayaran jaminan sosial masih sangat kecil," ujar Bradbury.

Baca Juga: Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Pajak properti juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan basis pajak dan pendataan atas objek pajak properti yang baik.

Selain menurunkan ketimpangan dan menciptakan keadilan, pajak properti juga relatif susah untuk dihindari oleh wajib pajak mengingat sifat properti yang bersifat immovable.

"Properti merupakan aset yang tidak bergerak. Properti selaku objek pajak tidak dapat dihapus dan susah dihindari oleh wajib pajak apabila diterapkan dengan baik," ujar Bradbury.

Baca Juga: Menyimak Ide China Mereformasi Pajak Properti Demi Tekan Ketimpangan

Adapun pemajakan atas capital profit dan capital gain juga relatif mudah dilaksanakan seiring dengan semakin meningkatnya kerja sama multilateral dalam pertukaran informasi perpajakan.

Pertukaran informasi semakin meminimalisasi kemampuan orang kaya untuk menyembunyikan penghasilannya di luar negeri dan menghindari kewajiban pajaknya.

Menurut Bradbury, pemajakan atas modal perlu dipertimbangkan dan dirancang dengan matang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi ketimpangan penghasilan. (Bsi)

Baca Juga: Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Topik : BKF, OECD, PPh orang pribadi, pajak properti, David Bradbury

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 08:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Disepakati, Pajak Minimum 15% Berlaku Mulai 2023

Jum'at, 08 Oktober 2021 | 16:00 WIB
IRLANDIA

Irlandia Akhirnya Teken Perjanjian Pajak OECD

Kamis, 07 Oktober 2021 | 16:00 WIB
PANDORA PAPERS

Masuk Pandora Papers, Negara Ini Malah Dicoret dari Daftar Suaka Pajak

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:08 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Terus Jalankan Pengawasan Pembayaran Masa dan Kepatuhan Material

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pesan Sri Mulyani ke Lulusan STAN: Harus Siap Hadapi Guncangan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya