Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing saat memaparkan materi dalam webinar bertajuk Strategi Menjaga Stabilitas Perekonomian pada Masa New Normal Melalui Pendekatan Fiskal yang diselenggarakan Himapajak FIA UB, Sabtu (26/9/2020)

MALANG, DDTCNews – Pemerintah harus mendesain kebijakan yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat pada masa transisi atau pemulihan ekonomi.

Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing mengungkapkan hal tersebut dalam webinar bertajuk Strategi Menjaga Stabilitas Perekonomian pada Masa New Normal Melalui Pendekatan Fiskal yang digelar Himapajak FIA UB, Sabtu (26/9/2020).

“Tahap transisi dan pemulihan menjadi krusial sebelum memasuki masa pascapandemi. Hal Ini lantaran kebijakan yang diambil pemerintah akan memengaruhi kepercayaan dan pandangan masyarakat atas pemerintah dan akan berdampak pada kelancaran kebijakan pascapandemi,” jelasnya.

Baca Juga: Mengulas Hubungan Perpajakan Internasional dengan Kedaulatan Negara

Untuk merespons kebijakan pajak pada masa pandemi, menurut Ganda, pemerintah harus menyesuaikan kembali dengan tahapan yang ada. Tahapan tersebut terdiri atas tiga fase, yaitu pembatasan dan mitigasi, transisi dan pemulihan, serta pascapandemi.

Menurutnya, ekonomi pascakrisis membutuhkan stimulus yang berbeda untuk setiap fase. Dia selanjutnya menjabarkan 5 ranah usulan kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah pada masa transisi dan pascapandemi dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

Pertama, perbaikan pada tahapan pemeriksaan. Perbaikan tersebut dilakukan dengan memajukan self review sebelum tax audit atau setelah SPT Tahunan disampaikan, menyediakan waktu yang cukup bagi wajib pajak untuk memberikan respons, dan memperkuat quality assurance.

Baca Juga: Tiga Jenis Pajak Ini Paling Populer Direlaksasi di Banyak Negara

Kedua, perbaikan dari sisi program kepatuhan. Perbaikan pada sektor ini dapat ditempuh dengan menegakkan hukum untuk pembayar pajak yang menghindari pajak, membuat segmentasi wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhannya dan memperlakukannya secara berbeda, serta menjadikan wajib pajak sebagai mitra.

Ketiga, mengubah paradigma hubungan antara otoritas dengan wajib pajak harus menjadi lebih kooperatif. Terkait dengan hal ini, pemerintah harus meningkatkan kepastian hukum, mengurangi waktu penyelesaian sengketa, dan menghindari sengketa yang tidak perlu. Perusahaan juga bisa menerapkan tax control framework.

Tax control framework di perusahaan bisa meningkatkan rasa kepercayaan otoritas kepada perusahaan karena sudah memiliki internal control atas pajak dalam manajemen perusahaan. Dengan demikian, wajib pajak bisa dipercaya jika sudah patuh, tanpa perlu melihat lebih jauh isi SPT-nya,” jelas Ganda.

Baca Juga: Akhirnya Stimulus Pembiayaan Korporasi Cair

Keempat, kebijakan memasuki masa pascapandemi. Ganda menyebut usulan yang banyak bermunculan adalah terkait dengan pajak kekayaan, pajak karbon, pajak lingkungan, dan formalitas ekonomi untuk mengurangi shadow economy.

Kelima, tantangan terkait perubahan teknologi dan sosial. Hal ini berkaitan dengan desain ketentuan pajak mengenai pembayaran nontunai, pajak digital, dan pemanfaatan teknologi untuk keperluan administrasi perpajakan.

Adapun seminar nasional ini merupakan puncak dari rangkaian acara Tax Series yang merupakan agenda tahunan Himapajak FIA UB. Agenda ini diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan live streaming Youtube Himapajak Official. (kaw)

Baca Juga: Ini Harapan Pelaku Usaha Untuk Kebijakan Perpajakan 2021

Topik : kebijakan pajak, virus Corona, kepastian pajak, pemeriksaan pajak, pemulihan ekonomi nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Faiz Nur Abshar

Sabtu, 26 September 2020 | 23:43 WIB
apapun yang pemerintah coba untuk lakukan dalam menghadapi ancaman resesi, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakam pajak sangat menentukan bagaimna Indonesia dapat bertahan serta memulihkan perekonomiannya mengingat besarnya pendapatan negara yang berasal dari pajak, semoga saja langkah-langkah yang ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 19 Oktober 2020 | 12:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 19 Oktober 2020 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 18 Oktober 2020 | 14:30 WIB
IRLANDIA
Sabtu, 17 Oktober 2020 | 11:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:32 WIB
PROVINSI BALI
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:42 WIB
PER-18/PJ/2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL