Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Kebijakan Pajak Jadi Polemik, Perdana Menteri Digugat Oposisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Kebijakan Pajak Jadi Polemik, Perdana Menteri Digugat Oposisi

Perdana Menteri (PM) Ceko Andrej Babiš. (foto: vlada.cz)

PRAHA, DDTCNews – Kelompok politik Czech Pirate Party mengajukan gugatan hukum kepada Perdana Menteri (PM) Ceko Andrej Babiš menyusul komentarnya terkait dengan arah kebijakan pajak partai di media sosial.

"Kami akan melindungi reputasi partai kami melalui tindakan hukum di pengadilan," kata Anggota parlemen Czech Pirate Party Jakub Michále, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Gugatan hukum kepada perdana menteri bermula dari debat politik di media sosial. Melalui akun Twitter-nya, Babiš menilai kebijakan terhadap imigran seharusnya dilakukan sukarela. Namun, menurutnya, arah kebijakan yang diambil Czech Pirate Party justru berbeda.

Baca Juga: Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan

Dia menilai kelompok politik Pirate di parlemen ingin memetakan kapasitas tempat tinggal penduduk yang kemudian dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak tambahan bagi kepemilikan properti. Warga yang kelebihan lahan properti nantinya diwajibkan menampung imigran.

Sementara itu, Michálek menyatakan kicauan perdana menteri termasuk dalam penyebaran berita bohong dan klaim yang tidak masuk akal. Untuk itu, upaya hukum ditempuh dengan masuk ke ranah praperadilan.

Partai menuntut perdana menteri menyampaikan permintaan maaf atas komentarnya perihal arah kebijakan partai bidang perpajakan dan imigran. Upaya hukum ditempuh agar tidak terjadi degradasi dalam politik Ceko.

Baca Juga: Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN

Michálek menambahkan serangan terhadap kelompok politiknya merupakan bentuk ketakutan perdana menteri yang kehilangan dukungan politik dari para pembayar pajak sehingga menyebarkan kebohongan untuk mendapatkan dukungan publik.

"Kami pikir perdana menteri takut kehilangan kekuatan dan uang yang saat ini ia tarik dari kantong pembayar pajak. Tapi jalan kebohongan ini tidak dapat diterima," ujar Michálek seperti dilansir czechpoints.com.

Babiš sendiri menyatakan tidak akan menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya perihal kebijakan perpajakan dan imigran Czech Pirate Party. Babiš justru lebih memilih upaya banding kepada pengadilan. (rig)

Baca Juga: Sendok dan Garpu Berbahan Plastik Bakal Dikenai Cukai

Topik : republik ceko, perdana menteri, kebijakan pajak, gugatan hukum, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 11:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Rencana Pengenaan Pajak Karbon, Begini Kata Wamenkeu

Rabu, 21 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOTA BATU

Bisnis Vila Jadi Sasaran Ekstensifikasi Pajak

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak