Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kebijakan Pajak Jadi Polemik, Perdana Menteri Digugat Oposisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Kebijakan Pajak Jadi Polemik, Perdana Menteri Digugat Oposisi

Perdana Menteri (PM) Ceko Andrej Babiš. (foto: vlada.cz)

PRAHA, DDTCNews – Kelompok politik Czech Pirate Party mengajukan gugatan hukum kepada Perdana Menteri (PM) Ceko Andrej Babiš menyusul komentarnya terkait dengan arah kebijakan pajak partai di media sosial.

"Kami akan melindungi reputasi partai kami melalui tindakan hukum di pengadilan," kata Anggota parlemen Czech Pirate Party Jakub Michále, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Gugatan hukum kepada perdana menteri bermula dari debat politik di media sosial. Melalui akun Twitter-nya, Babiš menilai kebijakan terhadap imigran seharusnya dilakukan sukarela. Namun, menurutnya, arah kebijakan yang diambil Czech Pirate Party justru berbeda.

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Dia menilai kelompok politik Pirate di parlemen ingin memetakan kapasitas tempat tinggal penduduk yang kemudian dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak tambahan bagi kepemilikan properti. Warga yang kelebihan lahan properti nantinya diwajibkan menampung imigran.

Sementara itu, Michálek menyatakan kicauan perdana menteri termasuk dalam penyebaran berita bohong dan klaim yang tidak masuk akal. Untuk itu, upaya hukum ditempuh dengan masuk ke ranah praperadilan.

Partai menuntut perdana menteri menyampaikan permintaan maaf atas komentarnya perihal arah kebijakan partai bidang perpajakan dan imigran. Upaya hukum ditempuh agar tidak terjadi degradasi dalam politik Ceko.

Baca Juga: Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Michálek menambahkan serangan terhadap kelompok politiknya merupakan bentuk ketakutan perdana menteri yang kehilangan dukungan politik dari para pembayar pajak sehingga menyebarkan kebohongan untuk mendapatkan dukungan publik.

"Kami pikir perdana menteri takut kehilangan kekuatan dan uang yang saat ini ia tarik dari kantong pembayar pajak. Tapi jalan kebohongan ini tidak dapat diterima," ujar Michálek seperti dilansir czechpoints.com.

Babiš sendiri menyatakan tidak akan menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya perihal kebijakan perpajakan dan imigran Czech Pirate Party. Babiš justru lebih memilih upaya banding kepada pengadilan. (rig)

Baca Juga: Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : republik ceko, perdana menteri, kebijakan pajak, gugatan hukum, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 18 September 2022 | 13:30 WIB
PRANCIS

Kondisi Keuangan Negara Ini Tak Baik, Aturan Insentif Pajak Direvisi

Minggu, 18 September 2022 | 12:00 WIB
AUSTRALIA

Klub Olahraga Nirlaba di Negara Ini Bakal Dibebaskan dari Pajak

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara