BARANG MILIK NEGARA

Kantor Pajak & Bea Cukai Kena Banjir, Kemenkeu Ajukan Klaim Asuransi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Januari 2020 | 18:34 WIB
Kantor Pajak & Bea Cukai Kena Banjir, Kemenkeu Ajukan Klaim Asuransi

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata. 

JAKARTA, DDTCNews – Kemenkeu mengajukan klaim asuransi Barang Milik Negara (BMN) yang terdampak bencana banjir. Klaim diajukan terhadap empat kantor Ditjen Pajak (DJP) dan satu kantor Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan klaim terhadap kantor unit kerja Kemenkeu yang terdampak banjir dilakukan pada 3 Januari 2020. Gedung milik DJP dan DJBC menjadi BMN yang pertama kali dilakukan klaim kepada konsorsium asuransi.

“Sekjen Kemenkeu telah melaporkan insiden banjir kepada konsorsium asuransi dengan total pertanggungan lima gedung mencapai Rp50,6 miliar,” katanya di Aula DJKN, Jumat (10/1/2020).

Baca Juga:
WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Isa menjabarkan lima gedung yang terdampak banjir itu adalah pertama, KPP Pratama Cibitung dengan nilai pertanggungan asuransi senilai Rp8,4 miliar. Kedua, KPP Pratama Cibinong dengan nilai pertanggungan senilai Rp6,3 miliar.

Ketiga, KPP Pratama Bekasi Utara dengan nilai pertanggungan senilai Rp1,5 miliar. Keempat, KPP Pratama Bekasi Selatan dengan nilai pertanggungan senilai Rp24,9 miliar. Kelima, Balai Laboratorium Bea Cukai Tipe A Jakarta dengan nilai pertanggungan senilai Rp9,5 miliar.

Klaim asuransi ini dapat dilakukan karena otoritas fiskal telah mengasuransikan 1.360 BMN yang bernilai Rp10,8 triliun. Adapun premi sudah dibayar otoritas fiskal kepada konsorsium asuransi pada 2019 senilai Rp21 miliar.

Baca Juga:
Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Saat ini, Kemenkeu tengah menunggu hasil pemeriksaan dari perusahaan penilai kerugian atau loss adjuster atas klaim yang diajukan oleh Kemenkeu. Rencananya, hasil pemeriksaan tersebut dapat dirampungkan pada akhir bulan ini.

“Hingga sekarang kami masih menunggu hasil pemeriksaan dan melakukan monitoring pelaksanaan klaim. Diharapkan akhir bulan ini sudah keluar laporannya," imbuh Isa. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi