BERITA TERKINI
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan memanfaatkan lahan yang disita dari koruptor guna membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tak hanya tanah hasil sitaan dari terpidana korupsi, pemerintah juga akan membangun rumah MBR di atas tanah aset BLBI dan tanah-tanah yang HGU-nya tidak diperpanjang.
"Itu akan masuk ke Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), kemudian ke Bank Tanah," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri, dikutip Rabu (8/1/2025).
Tak hanya itu, Maruarar mengatakan pihaknya akan menyiapkan skema yang berkepastian hukum agar tanah-tanah dimaksud bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah MBR bagi masyarakat berpenghasilan Rp8 juta atau lebih rendah.
Pembiayaan untuk membeli rumah MBR nantinya tidak hanya bisa diakses oleh masyarakat yang menerima gaji. Pembiayaan juga akan diberikan kepada masyarakat dengan pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima dan sebagainya yang notabene tidak memiliki penghasilan tetap.
"Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga kepada yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," kata menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa masyarakat hanya bisa memiliki rumah MBR tanpa memiliki tanahnya. Tanah hasil sitaan, tanah aset BLBI, dan tanah yang HGU-nya yang tidak diperpanjang tetap merupakan tanah negara.
"Tanah-tanah itu tetap dimiliki oleh negara, tetapi bangunannya bisa dimiliki oleh rakyat. Sementara itu yang akan kita jadikan pegangan. Sudah ada arahan yang jelas dari beliau [Prabowo], kami akan menindaklanjuti dengan menteri ATR," ujar Ara. (sap)
