UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kampus Ini Didanai APBN dan Non-APBN, KPP Beri Edukasi Aturan Pajaknya

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 19 Februari 2024 | 12:00 WIB
Kampus Ini Didanai APBN dan Non-APBN, KPP Beri Edukasi Aturan Pajaknya

Ilustrasi.

BANDA ACEH, DDTCNews – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh memberikan edukasi peraturan pajak terkait dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) kepada pejabat dan pegawai Universitas Syiah Kuala (USK) pada 7 Februari 2024.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan USK Marwan mengatakan status USK sebagai PTN BH membuat kampus memiliki dua sumber pendapatan. Kedua sumber pendapatan tersebut, yaitu dari APBN dan non-APBN.

Pertama, yang berasal dari APBN seperti gaji, sertifikasi dosen, dan uang makan. Kedua, non-APBN yaitu berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI), hibah, serta dana yang berasal dari kerja sama lainnya,” katanya, dikutip pada Senin (19/2/2024).

Baca Juga:
Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan di e-PSPT, Ada Validasi Data Ini

Marwan menyebut status PTN BH tersebut berimplikasi pada ketentuan pajak yang harus ditaati USK. Untuk itu, dia menekankan USK harus bersiap sehingga dapat menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan seluruh perhitungan pajak memiliki dasar hukum. Untuk itu, kegiatan sosialisasi dari kantor pajak menjadi penting untuk memberikan informasi kepada pejabat serta pegawai USK terkait dengan ketentuan pemotongan pajak tersebut.

“Hitungan pajak ini ada dasarnya, ada ketentuan hukumnya. Dan penjelasan hukum tersebut bukan wewenang kami. Jadi, biarlah KPP Pratama Banda Aceh menjelaskan kepada kita semua,” tuturnya dikutip dari situs resmi USK.

Baca Juga:
Risiko yang Dihadapi WP Badan Jika Lapor SPT Tahunan Mepet Batas Akhir

Sementara itu, Penyuluh Pajak KPP Pratama Banda Aceh Irfan Firanda menuturkan perlakuan pajak terhadap USK serupa seperti badan usaha lain. Hanya saja, karena USK didanai APBN dan non-APBN maka perlakuannya merujuk pada peraturan khusus.

Beberapa ketentuan hukum kitu di antaranya adalah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

“Peraturan-peraturan inilah yang menyebabkan mengapa PTN BH USK itu ada dua sumber dana. Pertanggungjawaban USK juga menggunakan 2 NPWP, yaitu USK sebagai BLU [Badan Layanan Umum] dan USK sebagai PTN BH,” tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 09:30 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan di e-PSPT, Ada Validasi Data Ini

Rabu, 17 April 2024 | 08:27 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Risiko yang Dihadapi WP Badan Jika Lapor SPT Tahunan Mepet Batas Akhir

Selasa, 16 April 2024 | 18:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Banyak Data Tak Valid, Pemda Ini Kesulitan Tagih Tunggakan PBB-P2

Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

BERITA PILIHAN
Rabu, 17 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ketentuan Barang Bawaan Luar Negeri dan Kiriman PMI Bakal Direvisi

Rabu, 17 April 2024 | 09:30 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan di e-PSPT, Ada Validasi Data Ini

Rabu, 17 April 2024 | 09:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas ATA Carnet Bisa Dimanfaatkan untuk Produksi Film

Rabu, 17 April 2024 | 08:27 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Risiko yang Dihadapi WP Badan Jika Lapor SPT Tahunan Mepet Batas Akhir

Rabu, 17 April 2024 | 08:05 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Ini Aturan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini