Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Jumlah Putusan Turun, Ini Penjelasan Sekretariat Pengadilan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Jumlah Putusan Turun, Ini Penjelasan Sekretariat Pengadilan Pajak

Lobi depan Pengadilan Pajak di Jakarta. Kementerian Keuangan menggelar survei kepuasan pengguna layanan (SKPL) di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak yang akan dimulai pada Juni 2021. (Foto: Pengadilan Pajak)

JAKARTA, DDTCNews – Sekretariat Pengadilan Pajak menyebutkan jumlah putusan yang dihasilkan sepanjang 2020 mencapai 10.128 putusan, atau turun 0,37% dari produksi putusan pada 2019 sebanyak 10.166 putusan.

Sekretariat Pengadilan Pajak menyatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan jumlah putusan yang dihasilkan tersebut menurun di antaranya tingginya risiko terpapar Covid-19 dan perubahan cara kerja di tengah pandemi.

"Tantangan terbesar yang dihadapi terkait dengan pelayanan saat pandemi ini adalah risiko terpapar Covid yang cukup tinggi," sebut Sekretariat Pengadilan Pajak dikutip dari Majalah TC Media Edisi 120, Senin (28/6/2021).

Baca Juga: Mobil Listrik Dapat Insentif PPnBM, Ini Respons PLN

Tahun lalu, dominasi pelayanan di Pengadilan Pajak merupakan jenis layanan on site termasuk untuk kegiatan persidangan. Lalu, jumlah berkas sengketa pajak yang diterima pada 2020 juga lebih tinggi dari jumlah berkas sengketa yang masuk pada 2019.

Alhasil, beban Majelis Hakim dalam menangani sengketa juga makin besar. Sebagian besar Majelis harus bersidang dua kali dalam seminggu yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada proses persidangan.

Pandemi juga ikut mengubah sistem kerja dari datang ke kantor menjadi berbasis kerja dari rumah atau work from home (WFH). Perubahan cara kerja juga menjadi tantangan dalam pengelolaan administrasi dan persidangan di Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

"Hal ini menimbulkan tantangan tidak hanya dalam hal adaptasi, tetapi juga dalam hal komunikasi dengan para pemangku kepentingan," sebut sekretariat.

Selain itu, proses persidangan di Pengadilan Pajak juga sempat terhenti selama 3 bulan pada tahun lalu. Akibatnya, terjadi penumpukan jumlah perkara yang cukup signifikan. Salah satu solusi yang ditempuh adalah melakukan percepatan proses penyelesaian sengketa. (rig)

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing
Topik : sekretariat pengadilan pajak, putusan pengadilan pajak, pandemi covid-19, sengketa pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:00 WIB
IRLANDIA

Pengusaha Harap Irlandia Sepakati Proposal Pajak Minimum Global

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 07:30 WIB
PMK 120/2021

Mobil Listrik Dapat Insentif PPnBM, Ini Respons PLN

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat