Berita
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:03 WIB
TINGKAT KEMISKINAN
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:29 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:25 WIB
KINERJA EKSPOR IMPOR
Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Jangan Terjebak Soal Tarif

A+
A-
0
A+
A-
0
Jangan Terjebak Soal Tarif

Ilustrasi. (DDTCNews)

SEJAK muncul usulan untuk menaikkan tarif tebusan tax amnesty pada rapat dengar pendapat umum di DPR terkait dengan pembahasan RUU Pengampunan Pajak beberapa pekan lalu, sejumlah fraksi di DPR juga kalangan di luar parlemen terlihat mulai merumuskan formula kenaikan tarif tersebut.

Perdebatan menyangkut besaran tarif tebusan tax amnesty yang pantas baik untuk tujuan repatriasi maupun sekadar deklarasi kekayaan tentu boleh dilakukan. Pada beberapa sisi, perdebatan tersebut juga konstruktif sebagai sebuah dialektika perumusan kebijakan publik yang semestinya.

Namun, perlu diwaspadai ketika perdebatan itu kian melebar, dan menjauh dari substansi hingga melupakan, bahwa tax amnesty pertama kali adalah kesempatan untuk memperbaiki sistem pajak yang lebih baik guna menjamin penerimaan pajak dalam jangka panjang yang berkesinambungan.

Baca Juga: Kata DJP, 96% Peserta Amnesti Pajak Sudah Lapor SPT. Anda Sudah?

Apalagi jika pokok yang diperdebatkan dalam rumusan tarif tebusan itu adalah aspek keadilan. Perlu segera ditekankan, perdebatan tentang ketidakadilan tax amnesty tidak akan menemukan titik temu, yang apabila dipaksakan akan berakhir menjadi sebuah debat kusir.

Misalnya ada pendapat tarif tax amnesty terlalu rendah dan mengusulkan 10%. Pertanyaannya, apakah 10% itu adil, jawabannya bisa jadi tidak karena yang adil tentunya tarif yang diatur di pasal 17 UU PPh, yaitu 25% untuk badan usaha atau progresif sampai dengan 30% untuk WP orang pribadi.

Contoh lain adalah fasilitas tax holiday yang telah dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu. Oleh sebagian wajib pajak (WP), bisa jadi fasilitas tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan karena hanya diberikan pada segelintir WP yang mendongkrak penyerapan tenaga kerja.

Baca Juga: Paling Lambat Besok! Peserta Amnesti Pajak Harus Lapor Ini ke DJP

Dengan kata lain, jangan terjebak pada perdebatan tarif tebusan tax amnesty karena memang tidak ada keadilan yang absolut dalam pajak. Semangat untuk memberikan kontribusi tertentu, itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan perpajakan.

Dalam hal tax amnesty, argumentasi ketidakadilan dengan sendirinya menjadi tidak relevan. Ketika Adam Smith diminta untuk memilih keadilan atau kepastian hukum dalam pajak, yang dipilih adalah kepastian hukum. Keadilan yang tak diikuti kepastian hukum adalah ketidakadilan.

Karena itu, seharusnya tax amnesty diletakkan, dipandang sekaligus diuji atas tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan sistem perpajakan nasional guna menjamin penerimaan pajak dalam jangka panjang yang berkesinambungan. Bukan seberapa besar tarif tebusannya.

Baca Juga: Efek Virus Corona, DJP Beri Kelonggaran Peserta Amnesti Pajak

Membahas tarif tebusan tax amnesty tentu tetap penting, tetapi jangan sampai terjebak, apalagi dengan jargon keadilan. Kalaupun tax amnesty memberikan kontribusi penerimaan dalam jangka pendek, itu hanya konsekuensi logis dari uang tebusan yang diterima dalam periode tax amnesty. Bukan dana tebusan yang jadi tujuan tax amnesty, melainkan dana repatriasi.

Untuk itu, yang penting sekarang adalah bagaimana agar implementasi tax amnesty ini bisa sesuai dengan tujuan besarnya, yaitu sebagai babak baru menuju sistem pajak yang lebih baik lagi, untuk menjamin penerimaan pajak dalam jangka panjang yang berkesinambungan.*

Baca Juga: DJP Kirim 'Surat Cinta' untuk 55% Peserta Amnesti Pajak, Anda Dapat?
Topik : tarif tebusan, tax amnesty, keadilan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 05 Agustus 2019 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 03 Agustus 2019 | 15:29 WIB
TAX AMNESTY II
Jum'at, 02 Agustus 2019 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 02 Agustus 2019 | 18:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:03 WIB
TINGKAT KEMISKINAN
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:29 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:25 WIB
KINERJA EKSPOR IMPOR
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 Juli 2020 | 14:48 WIB
LHP KEPATUHAN 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:50 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 13:23 WIB
KEPABEANAN
Terpopuler
1
PERTUMBUHAN EKONOMI
2
SURAT DARI KELAPA GADING