BERITA TERKINI
Pegawai melayani wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara, di Medan, Rabu (15/2/2023). ANTARA FOTO/Yudi/Lmo.hp.
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai karyawati perlu memahami bahwa perhitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)-nya harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.
Penyuluh Pajak Ahli Madya KPP Perusahaan Masuk Bursa Hartono mengatakan perhitungan PTKP karyawati harus sesuai dengan kondisi sebenarnya karena dapat berimplikasi pada perhitungan pajak karyawati di akhir tahun.
“Jadi kalau di Indonesia suami itu dianggap kepala keluarga. Kalau istri yang sudah menikah, PTKP-nya bisa ikut ke suami sehingga dianggap lajang,” sebut Hartono dalam live di akun Youtube KPP Perusahaan Masuk Bursa, dikutip pada Jumat (17/3/2023).
Keadaan sebenarnya yang dimaksud adalah status karyawati tersebut berupa kawin, tidak kawin, atau kawin tetapi suami tidak memiliki penghasilan. Adapun berdasarkan Pasal 11 ayat (5) PER-16/PJ/2016 keadaan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
Pertama, bagi karyawati tidak kawin, besaran PTKP sebesar untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
PTKP yang diberikan paling sedikit sebesar Rp4,5 juta untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus (termasuk anak angkat) dengan maksimal tanggungan sejumlah 3 orang.
Kedua, bagi karyawati kawin PTKP hanya diberikan untuk dirinya sendiri, yaitu sebesar Rp54 juta. Hal ini karena tanggungan karyawati misalnya seperti anak kandung, sudah dimasukkan dalam PTKP di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) suami.
Ketiga, apabila karyawati kawin tetapi suami tidak memiliki penghasilan. Besaran PTKP, yaitu sebesar untuk dirinya sendiri ditambah PTKP dengan status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Terkait ketentuan ini harus dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya tingkat RT/RW.
Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan PTKP untuk kondisi ketiga.
Bu Arni merupakan karyawati yang bekerja pada PT Swasembada Beras. Bu Arni sudah menikah, namun suami dari Bu Arni tidak memiliki penghasilan. Bu Arni memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah di sekolah dasar.
Dengan demikian, besaran PTKP untuk Bu Arni ketika menerima bukti potong 1721-A1 dari PT Swasembada Beras senilai Rp67,5 juta. Hal tersebut karena Bu Arni sudah menikah, memiliki 2 orang tanggungan, dan suami tidak memiliki penghasilan atau dalam kata lain PTKP-nya adalah (K/2). (Sabian Hansel/sap)
