PEMILU 2024

Jangan Lewatkan! Wawancara Eksklusif 3 Tim Capres Bicara Soal Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 17 Januari 2024 | 16:15 WIB

JAKARTA, DDTCNews – Guna menggali pemahaman lebih mendalam mengenai agenda pajak dari setiap pasangan calon presiden-wakil presiden dalam pemilu 2024, DDTCNews telah melakukan wawancara eksklusif dengan perwakilan dari masing-masing tim capres-cawapres.

Tim redaksi DDTCNews berkesempatan duduk bersama Co-captain Timnas Anies-Muhaimin Thomas Lembong, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Eddy Soeparno, dan Direktur Muda Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Renard Widarto.

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Dalam wawancara yang mendalam, DDTCNews menggali perincian kebijakan dan visi perpajakan yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan capres-cawapres.

Dari petikan wawancara, terungkap Anies-Muhaimin menawarkan kebijakan pajak yang rasional, memberikan insentif untuk aktivitas ekonomi yang positif, dan memperketat regulasi terhadap kegiatan yang berdampak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Prabowo-Gibran berkomitmen menaikkan tax ratio sebesar 0,5% setiap tahunnya. Rencana ini didukung oleh pembentukan badan penerimaan negara yang fokus pada optimalisasi sumber-sumber penerimaan, terutama pajak.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Di sisi lain, Ganjar-Mahfud berjanji untuk menggandakan pendapatan negara dalam 5 tahun melalui upaya optimalisasi pajak, menyederhanakan birokrasi, memperkuat literasi pajak, dan memperkuat penegakan hukum.

Wawancara ini tentu akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang arah kebijakan pajak yang akan diusung oleh masing-masing pasangan capres-cawapres.

Simak ketiga hasil wawancara selengkapnya.
1. Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Lembong: 'Kami Ingin Terapkan Paradigma Pajak yang Rasional dan Adil'.
2. Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabumingraka, Eddy Soeparno: 'Kami Siap Tingkatkan Penerimaan Secara Terukur dan Realistis'.
3. Direktur Muda TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Renard Widarto: 'Pemerintah Harus Bersih dan Transparan dalam Menggunakan Uang Pajak'.

Baca Juga:
Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024

Sebagai informasi, wawancara eksklusif perwakilan dari masing-masing timses capres-cawapres ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam program Pajak dan Politik (Pakpol) DDTCNews dalam menyambut penyelenggaraan pemilu 2024.

Program Pakpol DDTCNews dihadirkan salah satunya untuk menjadi ruang bagi para calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif untuk menyampaikan gagasan, ide, serta rencana kerja yang ditawarkan.

Harapannya, masyarakat atau calon pemilih bisa mendapatkan wawasan atau pengetahuan pajak secara lebih mendalam sehingga lebih mantap ketika menentukan pilihan. Terlebih, sederhananya, suara yang diberikan oleh pemilih akan diikuti dengan prospek kontribusi pembayaran pajak pada masa depan.

Baca Juga:
Resmikan Makassar New Port, Jokowi Sebut Bakal Pangkas Biaya Logistik

Hadirnya program ini juga merupakan bagian dari wujud nyata dari 3 misi DDTCNews, yaitu menyediakan informasi, memberikan masukan atas kebijakan perpajakan, sekaligus menjadi wahana edukasi perpajakan bagi masyarakat.

Baru-baru ini, DDTCNews juga telah merilis laporan bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak yang menyajikan hasil survei dari 2.080 responden. Untuk mengunduh laporan tersebut, kunjungi laman https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 13:22 WIB LOGISTIK NASIONAL

Resmikan Makassar New Port, Jokowi Sebut Bakal Pangkas Biaya Logistik

BERITA PILIHAN

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024