Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Insentif PPN DTP atas Sewa Ruko, Apa Syarat dan Prosedurnya?

A+
A-
4
A+
A-
4
Insentif PPN DTP atas Sewa Ruko, Apa Syarat dan Prosedurnya?

Pertanyaan:
PERKENALKAN saya Purnomo. Saat ini saya memiliki beberapa unit kios pasar dan ruko yang saya sewakan di Jakarta. Saya mendengar pemerintah memberikan insentif PPN terkait dengan sewa unit toko. Apakah penyewa kios dan ruko saya bisa mendapatkan insentif tersebut? Jika iya, seperti apa prosedur yang perlu dilakukan?

Purnomo, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Purnomo atas pertanyaannya. Baru-baru ini pemerintah telah menerbitkan ketentuan baru mengenai insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas pemberian jasa sewa ruangan berupa toko atau gerai kepada pedagang eceran.

Ketentuan insentif PPN DTP tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (PMK 102/2021). Aturan ini mulai berlaku mulai 30 Juli 2021.

Pemberian insentif ini merupakan salah satu wujud dukungan pemerintah bagi sektor perdagangan eceran yang terdampak pandemi Covid-19. Terkait pertanyaan Bapak, kita perlu memahami dulu mengenai kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk memanfaatkan insentif tersebut.

Sesuai dengan Pasal 2 PMK 102/2021, PPN yang terutang atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021.

Terdapat dua kategori ruangan atau bangunan yang diatur. Pertama, toko atau gerai (outlet) yang berdiri sendiri. Kedua, toko atau gerai yang berada di pusat perbelanjaan komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat.

Adapun pedagang eceran yang dimaksud adalah pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kepada konsumen akhir.

Insentif PPN DTP atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran ini hanya diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa selama periode Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 yang ditagihkan pada Agustus 2021 sampai dengan November 2021.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, jika Bapak merupakan pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan menyewakan kios pasar dan ruko kepada pedagang eceran sesuai dengan ketentuan dalam PMK 102/2021 maka Bapak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP ini.

Selain itu, terdapat dua kewajiban atau prosedur yang perlu dipenuhi, yaitu membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP. Faktur pajak dibuat dengan mencantumkan hal-hal berikut:

  1. kode transaksi 07;
  2. keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR .../PMK.010/2021”, dan
  3. frasa “sewa ruangan atau bangunan”, keterangan lokasi, dan bulan sewa jasa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran pada kolom nama jasa.

Adapun laporan realisasi PPN DTP merupakan faktur pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh PKP yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran.

Laporan realisasi ini dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak dan disampaikan secara daring melalui saluran yang ditentukan oleh DJP, paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

Kemudian, sesuai Pasal 4 ayat (8) PMK 102/2021, apabila atas penyerahan jasa sewa toko/ruko tersebut tidak menggunakan faktur pajak dan/atau tidak dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN, maka PKP tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP.

Selain itu, perlu diketahui pula apabila ada data/informasi tertentu, DJP juga dapat menagih PPN yang awalnya diajukan untuk mendapat insentif DTP sesuai dengan PMK 102/2021. Simak juga ‘Jika Diperoleh Data dan Informasi Ini, DJP Bisa Tagih PPN Sewa Toko’

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, konsultasi, PPN DTP, ruko, toko, mal, insentif pajak, PMK 102/2021

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang

Rabu, 08 September 2021 | 20:55 WIB
cara melaporkan realisasi dtp ppn bagaimana. apakah perlu ssp dtp ppn. dan lapor di e reporting insentiv covid 19. atau cukup di spt masa saja lewat web. base ppn
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 19 September 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 19 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi