Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Pajak Sudah Terserap Rp48,35 Triliun, Ini Perinciannya

A+
A-
0
A+
A-
0
Insentif Pajak Sudah Terserap Rp48,35 Triliun, Ini Perinciannya

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DJA Purwanto (kanan atas) dalam sebuah webinar, Selasa (3/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 30 Juli 2021 telah mencapai Rp48,35 triliun atau 77% dari pagu Rp61,83 triliun.

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen Anggaran (DJA) Purwanto mengatakan pemerintah berkomitmen menyediakan anggaran yang cukup untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Secara umum dana PEN akan terus disesuaikan dengan kebutuhan. "Angkanya naik, pada awalnya untuk semua [program PEN] kami berkomitmen meningkatkan pagunya," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Pemerintah saat ini telah memberikan berbagai insentif untuk mendukung pemulihan dunia usaha. Insentif tersebut meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, serta PPN atas sewa ruangan/bangunan DTP.

Selain itu, lanjut Purwanto, terdapat juga insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah yaitu pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Untul PPh Pasal 21 DTP, sebanyak 90.871 pemberi kerja telah memanfaatkan. Insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor sudah dimanfaatkan 15.990 wajib pajak. Pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, terdapat 69.662 wajib pajak yang memanfaatkannya.

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Sementara itu, insentif PPh final DTP telah dinikmati 129.215 wajib pajak UMKM, serta restitusi PPN dipercepat telah dimanfaatkan 1.564 wajib pajak. Insentif penurunan tarif PPh badan telah dimanfaatkan untuk semua wajib pajak. Lalu, PPN properti DTP pada 709 penjual, dan PPnBM mobil DTP pada 6 penjual.

Secara umum, realisasi dana PEN hingga 30 Juli 2021 mencapai Rp305,5 triliun atau 41% dari pagu Rp744,75 triliun. Pemanfaatan anggaran tersebut terbagi dalam lima klaster yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, program prioritas kementerian/lembaga, serta insentif dunia usaha. (rig)

Baca Juga: Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini
Topik : insentif pajak, dana PEN, pemulihan ekonomi, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

Kamis, 23 September 2021 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Moncer, DJP Awasi Pajak Sektor Tambang dan Perkebunan

Kamis, 23 September 2021 | 14:30 WIB
BELANDA

Redam Emisi Karbon, Negara Ini Pajaki Truk Berdasarkan Jarak Tempuh

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan