Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Insentif Pajak 2022: Wamenkeu Harap Diumumkan Sebelum Tutup Tahun

A+
A-
5
A+
A-
5
Insentif Pajak 2022: Wamenkeu Harap Diumumkan Sebelum Tutup Tahun

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menargetkan insentif pajak pada 2022 dapat diumumkan pada akhir bulan ini.

Suahasil menuturkan pemerintah terus mengevaluasi pemberian insentif yang selama ini berjalan. Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan untuk menentukan jenis insentif pajak serta sektor usaha yang bakal menerimanya pada tahun depan.

"Nanti untuk tahun depan kan mulainya setiap tanggal 1 Januari, semoga bulan Desember bisa kami munculkan," katanya, dikutip pada Minggu (19/12/2021).

Baca Juga: Rancang Target Penerimaan Pajak 2023, Sri Mulyani: Kami Akan Hati-Hati

Suahasil menjelaskan pemerintah menyiapkan pagu insentif pajak dalam dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menurutnya, pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji jenis insentif yang perlu dilanjutkan hingga tahun depan.

Tahun ini, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta pembebasan bea masuk.

Lalu, ada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, dan PPN atas sewa unit di mal DTP. Selain itu, ada pula insentif perpajakan untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni PPnBM DTP untuk mobil dan PPN DTP untuk rumah.

Baca Juga: Target Penerimaan Pajak Dinaikkan, Sri Mulyani Yakin Bisa Terlampaui

Pagu yang dialokasikan untuk insentif perpajakan 2021 senilai Rp62,8 triliun, tetapi estimasi realisasi hingga akhir tahun akan mencapai Rp70,6 triliun atau 112%.

Suahasil menjelaskan klaim insentif pajak yang tinggi juga menunjukkan kegiatan ekonomi telah berangsur berjalan. Namun, pemerintah tetap perlu melakukan kajian mengenai dampak pemberian masing-masing jenis insentif terhadap daya dorong pemulihan dunia usaha.

Misal, insentif PPnBM mobil dan PPN rumah DTP. Menurut Suahasil, pemerintah akan mengkaji kinerja sektor otomotif dan properti dalam tahun berjalan ini dan dampak dari kedua insentif tersebut terhadap pemulihannya.

Baca Juga: APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang

Selain itu, pemerintah juga mengkaji sektor yang layak memperoleh insentif pajak pada 2022. Hal ini dikarenakan pemerintah berencana mengurangi pemberian insentif pajak secara bertahap, khususnya terhadap sektor tertentu yang telah mampu pulih dari tekanan pandemi Covid-19.

"Tentu kami perlu tetap menjaga sektor-sektor yang masih under pressure. Pariwisata itu masih under pressure. Restoran, hotel, mungkin di beberapa tempat sudah mulai pick-up, tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu mungkin belum terlalu berkembang," ujar Suahasil.

Saat ini, pemerintah telah menyiapkan pagu pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 senilai Rp414 triliun, yang terbagi untuk bidang kesehatan senilai Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

Baca Juga: Kena Sanksi Negara Barat, Rusia Mau Ringankan Pajak Aset Kripto

Khusus pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya akan dipakai untuk program yang berhubungan dengan infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM/korporasi/BUMN, investasi pemerintah, serta memberikan insentif perpajakan. (rig)

Topik : wamenkeu suahasil nazara, insentif pajak, dunia usaha, pemulihan ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

Selasa, 28 Juni 2022 | 18:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Harga Acuan Melesat, Setoran PNBP dari Royalti Nikel Tumbuh 111 Persen

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggarkan Rp35,5 Triliun, Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Segera Cair

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perpanjang Lagi Waktu Lapor SPT Tahunan? DJP Ingatkan Aturan Ini

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2