Ini Sejumlah Catatan Fraksi Soal APBN 2017

JAKARTA, DDTCNews - Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang telah resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI kemarin (26/10) diwarnai sejumlah catatan dari fraksi.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Kahar Muzakir mengatakan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) meminta pemerintah fokus dalam penggunaan dana desa untuk program-program yang lebih efektif dan produktif. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian di wilayah pedesaan.

"Untuk mewujudkan Nawacita, khususnya yang ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, maka pemerintah harus mengoptimalkan hal tersebut (dana desa)," ujarnya Rabu (26/10).

Dalam catatan Fraksi Partai Golkar, pemerintah diminta untuk memastikan anggaran subsidi supaya tepat sasaran, baik subsidi energi maupun non-energi. Pemerintah dapat menggunakan basis data yang seragam dan sudah mengalami verifikasi untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial.

Senada dengan Golkar, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) meminta pemerintah untuk mampu meningkatkan manajemen alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang dilakukan setiap tahunnya. Dana desa juga harus langsung cair, tanpa ada tahapan-tahapan lagi.

Kahar menambahkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan melakukan pemutakhiran basis data terkait subsidi energi, sehingga mampu memberikan hak rakyat yang lebih merata.

"Sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian, PKB juga meminta subsidi benih dan pupuk Rp32,3 triliun harus didistribusikan secara langsung dan transparan kepada para petani," ungkapnya.

Kemudian Fraksi Gerindra meminta pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara guna membuka ruang anggaran yang lebih luas. Ruang anggaran yang lebih luas dinilai mampu menciptakan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan sektor informal lainnya.

"Kebiasaan 'gali lubang tutup lubang' yang kerap dilakukan pemerintah juga harus dihilangkan menurut Gerindra," kata Kahar.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun menekankan pada tahun 2017 pemerintah sebaiknya tidak melakukan pemangkasan anggaran hanya dengan alasan tidak tercapainya target pajak di tahun depan. Lebih lanjut, PDIP meminta pemerintah untuk semakin menggencarkan jumlah partisipan program pengampunan pajak (tax amnesty). Mengingat ada sekitar 14 ribu wajib pajak baru yang menambah basis pemajakan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui APBN seharusnya menunjukkan keberpihakan rakyat melalui alokasi belanja yang pro-rakyat. APBN juga seharusnya lebih optimal dan bisa menjadi stimulus guna meningkatkan kesejahteraan dan sangat perlu dijaga kredibilitasnya.

"Fraksi Partai Demokrat juga mengajukan permintaan yang sama dengan PDIP terkait anggaran, pengelolaan APBN harus ditingkatkan untuk menghindari shortfall penerimaan pajak," ujarnya.

Partai Demokrat juga mengingatkan pemerintah mengenai permasalahan migas yang harus segera diselesaikan dari hulu ke hilir, di antaranya peningkatan lifting minyak pada sejumlah sumur tua, eksplorasi sumur baru, dan tata kelola ketersediaan gas dalam negeri.

Sementara itu, Kahar mengungkapkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah segera menangani Putusan Mahkamah Konstitusi No.83/PUU-Xl/2013 mengenai ganti rugi korban Lumpur Lapindo-Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak secepatnya.

Kemudian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan pemerintah bahwa anggaran pendidikan yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun belum memberikan dampak yang signifikan. Hasil negatif justru muncul pada indeks literasi, indeks kualitas pendidikan, dan indeks daya saing perguruan tinggi di lanskap global. (Gfa)