Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Ini Risiko Kerugian Jika Kesepakatan Global Pajak Digital Tak Tercapai

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Risiko Kerugian Jika Kesepakatan Global Pajak Digital Tak Tercapai

Senior Tax Adviser Kantor Perwakilan OECD Jakarta Andrew Auerbach saat memaparkan materi dalam dialog virtual OECD-Kemenkeu, Jumat (16/10/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Konsensus pemajakan ekonomi digital di bawah koordinasi OECD gagal tercapai pada tahun ini. Jika konsensus masih tetap tidak bisa dicapai pada tahun depan, akan ada risiko berupa kerugian fiskal dan ekonomi di banyak negara.

Senior Tax Adviser Kantor Perwakilan OECD Jakarta Andrew Auerbach mengatakan sudah ada kalkulasi dampak ekonomi jika konsensus bisa dicapai tahun depan. Hal tersebut berlaku sebaliknya, jika tidak ada kata sepakat, risiko kerugian muncul di banyak negara.

“Jadi penilaian dampak ini seperti setengah gelas terisi atau setengah gelas kosong yang tergantung pada hasil akhirnya nanti,” katanya dalam dialog virtual OECD-Kemenkeu, Jumat (16/10/2020).

Baca Juga: Jokowi Sebut Jumlah Startup Pertanian Perlu Ditingkatkan

Auerbach menyebutkan dampak dari tercapaianya konsensus global atas pemajakan ekonomi digital tidak hanya terasa pada peningkatan penerimaan pajak. Secara global, konsensus diprediksi akan membawa akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Pada sisi fiskal, dengan tercapainya kesepakatan untuk Pilar 1 dan Pilar 2, diproyeksi akan membawa tambahan penerimaan PPh badan berkisar US$50 miliar-US$80 miliar atau setara Rp735 triliun—Rp1.177 triliun. Simak ‘Begini Prediksi Tambahan Penerimaan dari Proposal Pajak Digital OECD’.

Tambahan setoran PPh badan secara global berpotensi terus naik 4% menjadi US$60 miliar-US$100 miliar jika digabungkan dengan instrumen perpajakan milik AS yakni global intangible low-taxed income (GILTI).

Baca Juga: OECD Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen Tahun Ini

Selanjutnya, reformasi perpajakan internasional melalui konsensus global akan mendukung iklim perekonomian yang kondusif. Menurutnya, konsensus akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan aliran investasi. Namun, hal ini tidak terjadi jika tidak ada kesepakatan global tahun depan.

Selain itu, mundurnya jadwal penyelesaian konsensus global juga ikut meningkatkan tren beralihnya kegiatan ekonomi ke arah daring yang regulasi perpajakannya masih longgar. Hal tersebut akan menambah tantangan untuk pemajakan terhadap pelaku usaha digital.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengatakan aturan baru perlu diciptakan untuk menjamin keadilan dalam sistem pajak dan menyesuaikan arsitektur perpajakan internasional dengan model bisnis yang terus berubah.

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Digitalisasi Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia

"Tanpa konsensus, risiko aksi unilateral tanpa koordinasi antarnegara makin tinggi. Semua stakeholder perlu berkomitmen menyelesaikan proposal ini. Tidak tercapainya konsensus akan menyebabkan perang dagang di tengah ekonomi yang tertekan akibat pandemi Covid-19," katanya. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak digital, ekonomi digital, OECD, G20, konsensus global

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

Selasa, 02 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Catat! PSE dan PPN PMSE adalah Hal yang Berbeda Meski Bisa Beririsan

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 07:00 WIB
KPP PRATAMA PAMEKASAN

One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:25 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP