Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Rincian Rencana Insentif Pajak Kegiatan Vokasi

1
1

Ilustrasi. (foto: BMBF)

JAKARTA, DDTCNews – Tambahan pengurang penghasilan bruto dalam skema insentif super deduction tax untuk kegiatan vokasi direncanakan hanya mencapai 100%. Ini berbeda dengan rencana untuk research and development (R&D) yang bisa mencapai 200%.

Hal ini terungkap dalam bahan paparan Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Yunirwansyah dalam Seminar Nasional Perpajakan pada Kamis (14/3/2019). Dalam bahan paparan itu, tambahan pengurang penghasilan bruto (investment allowance) hanya sebesar 100%.

Subjek penerima fasilitas ini adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis pada kompetensi tertentu. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan SMK, politeknik, dan/atau balai latihan kerja, melalui penyediaan fasilitas praktik kerja untuk siswa dan pemagangan untuk tenaga pengajar.

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

Sama seperti super deduction tax untuk R&D, fasilitas yang diberikan untuk kegiatan vokasi akan diberikan untuk jenis biayabelanja operasional (operating expenditure/ opex) dan belanja modal (capital expenditure/ capex).

“Untuk opex, dibiayakan saat biaya dikeluarkan. Untuk capex, dibiayakan melalui mekanisme depresiasi,” demikian informasi yang ada dalam bahan paparan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (19/3/2019).

Adapun jenis biaya dasar besaran fasilitas antara lain mencakup pertama, biaya penyediaan fasilitas teaching factory sebagai tempat praktik kerja dan pemagangan. Kedua, biaya infrastruktur sebagai tenaga pembimbing. Ketiga, barang dan bahan keperluan praktik kerja dan pemagangan. Keempat, honorarium atau sejenisnya yang dibayarkan kepada peserta didik kerja dan pemagangan.

Baca Juga: Catat! Insentif Pajak Vokasi & Riset Dijanjikan Terbit Pekan Ini

Dalam tahapan assessment, rencananya akan dilakukan melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian/ Kementerian Tenaga Kerja/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

“WP menyampaikan laporan rutin bersamaan penyampaian SPT Tahunan,” demikian informasi terkait salah satu aspek yang menjadi bagian dalam assessment. Sampai sekarang, janji pemberian insentif pajak untuk kegiatan vokasi juga belum direalisasikan oleh pemerintah. (kaw)

Baca Juga: BKF: PMK Insentif Vokasi & Riset Sudah Siap

Subjek penerima fasilitas ini adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis pada kompetensi tertentu. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan SMK, politeknik, dan/atau balai latihan kerja, melalui penyediaan fasilitas praktik kerja untuk siswa dan pemagangan untuk tenaga pengajar.

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

Sama seperti super deduction tax untuk R&D, fasilitas yang diberikan untuk kegiatan vokasi akan diberikan untuk jenis biayabelanja operasional (operating expenditure/ opex) dan belanja modal (capital expenditure/ capex).

“Untuk opex, dibiayakan saat biaya dikeluarkan. Untuk capex, dibiayakan melalui mekanisme depresiasi,” demikian informasi yang ada dalam bahan paparan tersebut, seperti dikutip pada Selasa (19/3/2019).

Adapun jenis biaya dasar besaran fasilitas antara lain mencakup pertama, biaya penyediaan fasilitas teaching factory sebagai tempat praktik kerja dan pemagangan. Kedua, biaya infrastruktur sebagai tenaga pembimbing. Ketiga, barang dan bahan keperluan praktik kerja dan pemagangan. Keempat, honorarium atau sejenisnya yang dibayarkan kepada peserta didik kerja dan pemagangan.

Baca Juga: Catat! Insentif Pajak Vokasi & Riset Dijanjikan Terbit Pekan Ini

Dalam tahapan assessment, rencananya akan dilakukan melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian/ Kementerian Tenaga Kerja/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

“WP menyampaikan laporan rutin bersamaan penyampaian SPT Tahunan,” demikian informasi terkait salah satu aspek yang menjadi bagian dalam assessment. Sampai sekarang, janji pemberian insentif pajak untuk kegiatan vokasi juga belum direalisasikan oleh pemerintah. (kaw)

Baca Juga: BKF: PMK Insentif Vokasi & Riset Sudah Siap
Topik : vokasi, super deduction tax, r&d, insentif pajak
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI