BERITA TERKINI
SE-14/PP/2021.
JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Pajak merilis ketentuan pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka pada masa pandemi Covid-19 mulai 26 Juli 2021. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-14/PP/2021.
SE tersebut memuat kebijakan terhadap pengaturan pelaksanaan seluruh persidangan yang meliputi pemeriksaan, sidang pengucapan putusan, dan sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) secara elektronik. Kemudian, ada pengaturan seluruh layanan administrasi secara tatap muka.
“Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan seluruh persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak mulai tanggal 26 Juli 2021,” bunyi bagian maksud dan tujuan dalam SE tersebut, dikutip pada Jumat (23/7/2021).
Berlaku mulai 26 Juli 2021 dan menyesuaikan dengan kebijakan penundaan persidangan dan penghentian sementara layanan secara tatap muka di Pengadilan Pajak, SE ini mencabut SE-04/PP/2021. Ada 9 ketentuan yang dimuat dalam SE-14/PP/2021.
Pertama, persidangan di Pengadilan Pajak mulai Senin, 26 Juli 2021, dilaksanakan dengan pembagian jadwal sidang menjadi 2 shift untuk setiap hari persidangan. Shift I pada pukul 08.00—12.00 WIB (sebelumnya pukul 08.00—13.00 WIB). Shift II pada pukul 13.00—17.00 WIB (sebelumnya pukul 10.00—15.30 WIB).
Kedua, majelis/hakim tunggal wajib mematuhi waktu awal dan akhir persidangan. Ketiga, majelis/hakim tunggal melakukan sidang pemeriksaan dengan jumlah paling banyak 10 pemohon banding/penggugat dalam satu hari persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Pengadilan Pajak.
Keempat, majelis/hakim tunggal dapat melakukan sidang pemeriksaan dengan jumlah lebih dari 10 pemohon banding/penggugat sepanjang tidak melebihi batas waktu tiap shift persidangan yang telah ditentukan.
Orang yang hadir dalam satu ruang sidang pada setiap persidangan maksimal 10 orang, meliputi 3 orang hakim; 1 orang panitera pengganti; 1 orang pembantu panitera pengganti; 1 orang pelaksana; 2 orang yang mewakili pemohon banding/penggugat; 2 orang yang mewakili terbanding/tergugat; dan orang lain atas persetujuan majelis/hakim tunggal.
Keenam, majelis/hakim tunggal, panitera pengganti, serta para pihak diharuskan menggunakan masker, mencuci tangan, serta tidak melakukan kontak fisik saat persidangan. Ketujuh, pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) tidak terikat pada sistem pembagian jadwal sidang (shift) pada SE ini.
Kedelapan, seluruh layanan administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman (physical disctancing) antara petugas dan pengguna layanan.
Kemudian, petugas dan para pengguna layanan diharuskan menggunakan masker, mencuci tangan, serta tidak melakukan kontak fisik saat pemberian layanan. Selain itu, dokumen yang diserahkan pada saat layanan wajib disampaikan dengan dibungkus plastik atau telah disterilkan.
Kesembilan, sekretaris/panitera atas persetujuan ketua Pengadilan Pajak dapat menetapkan pergantian jadwal shift dan penggunaan ruang sidang antarmajelis, mengatur pembatasan layanan tatap muka, jumlah petugas, jumlah maksimal pengguna layanan setiap harinya, dan hal-hal lain yang diperlukan guna kelancaran persidangan dan layanan.
“Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan surat edaran ini akan ditetapkan tersendiri oleh ketua Pengadilan Pajak,” bunyi salah satu bagian penutup dari SE yang ditetapkan pada 21 Juli 2021 ini. (kaw)
