Berita
Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR
Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Ini Ketentuan Pelaksanaan Sidang Pengadilan Pajak Mulai 26 Juli 2021

A+
A-
3
A+
A-
3
Ini Ketentuan Pelaksanaan Sidang Pengadilan Pajak Mulai 26 Juli 2021

SE-14/PP/2021. 

JAKARTA, DDTCNews – Pengadilan Pajak merilis ketentuan pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka pada masa pandemi Covid-19 mulai 26 Juli 2021. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-14/PP/2021.

SE tersebut memuat kebijakan terhadap pengaturan pelaksanaan seluruh persidangan yang meliputi pemeriksaan, sidang pengucapan putusan, dan sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) secara elektronik. Kemudian, ada pengaturan seluruh layanan administrasi secara tatap muka.

“Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan seluruh persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak mulai tanggal 26 Juli 2021,” bunyi bagian maksud dan tujuan dalam SE tersebut, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Waktu Pemotongan PPh Pasal 23

Berlaku mulai 26 Juli 2021 dan menyesuaikan dengan kebijakan penundaan persidangan dan penghentian sementara layanan secara tatap muka di Pengadilan Pajak, SE ini mencabut SE-04/PP/2021. Ada 9 ketentuan yang dimuat dalam SE-14/PP/2021.

Pertama, persidangan di Pengadilan Pajak mulai Senin, 26 Juli 2021, dilaksanakan dengan pembagian jadwal sidang menjadi 2 shift untuk setiap hari persidangan. Shift I pada pukul 08.00—12.00 WIB (sebelumnya pukul 08.00—13.00 WIB). Shift II pada pukul 13.00—17.00 WIB (sebelumnya pukul 10.00—15.30 WIB).

Kedua, majelis/hakim tunggal wajib mematuhi waktu awal dan akhir persidangan. Ketiga, majelis/hakim tunggal melakukan sidang pemeriksaan dengan jumlah paling banyak 10 pemohon banding/penggugat dalam satu hari persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Pihak yang Berwenang Menandatangani Surat Banding

Keempat, majelis/hakim tunggal dapat melakukan sidang pemeriksaan dengan jumlah lebih dari 10 pemohon banding/penggugat sepanjang tidak melebihi batas waktu tiap shift persidangan yang telah ditentukan.

Orang yang hadir dalam satu ruang sidang pada setiap persidangan maksimal 10 orang, meliputi 3 orang hakim; 1 orang panitera pengganti; 1 orang pembantu panitera pengganti; 1 orang pelaksana; 2 orang yang mewakili pemohon banding/penggugat; 2 orang yang mewakili terbanding/tergugat; dan orang lain atas persetujuan majelis/hakim tunggal.

Keenam, majelis/hakim tunggal, panitera pengganti, serta para pihak diharuskan menggunakan masker, mencuci tangan, serta tidak melakukan kontak fisik saat persidangan. Ketujuh, pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan (SDTK) tidak terikat pada sistem pembagian jadwal sidang (shift) pada SE ini.

Baca Juga: Mengurai Penyebab Sengketa Pajak dan Solusi Pencegahannya

Kedelapan, seluruh layanan administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman (physical disctancing) antara petugas dan pengguna layanan.

Kemudian, petugas dan para pengguna layanan diharuskan menggunakan masker, mencuci tangan, serta tidak melakukan kontak fisik saat pemberian layanan. Selain itu, dokumen yang diserahkan pada saat layanan wajib disampaikan dengan dibungkus plastik atau telah disterilkan.

Kesembilan, sekretaris/panitera atas persetujuan ketua Pengadilan Pajak dapat menetapkan pergantian jadwal shift dan penggunaan ruang sidang antarmajelis, mengatur pembatasan layanan tatap muka, jumlah petugas, jumlah maksimal pengguna layanan setiap harinya, dan hal-hal lain yang diperlukan guna kelancaran persidangan dan layanan.

Baca Juga: Terseret Kasus Sengketa Pajak, Coca-Cola Ajukan Banding

“Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan surat edaran ini akan ditetapkan tersendiri oleh ketua Pengadilan Pajak,” bunyi salah satu bagian penutup dari SE yang ditetapkan pada 21 Juli 2021 ini. (kaw)

Topik : SE-14/PP/2021, persidangan, pengadilan pajak, sengketa, persidangan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 April 2022 | 14:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Pembayaran Bunga Pinjaman

Senin, 25 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Advance Ruling dan Bagaimana Manfaatnya Bagi Wajib Pajak?

Rabu, 20 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak atau ADR?

Jum'at, 15 April 2022 | 14:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi Objek PPh Sewa Bangunan BTS Tower

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu