BERITA TERKINI
Aktivitas pekerja pabrik rokok di Jawa Tengah. (Ilustrasi)
SEMARANG, DDTCNews—Pemprov Jawa Tengah akhirnya menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sebesar rata-rata 8,03%. Kenaikan UMP di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah ini berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/68 Tahun 2018.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menandatangani SK tersebut, Rabu (21/11/2018). Dalam SK itu, Kota Semarang mendapatkan upah minimum tertiinggi, yaitu Rp2,50 juta, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Banjarnegara, Rp1,61 juta.
Selain Banjarnegara, terdapat 8 kabupaten lain yang besaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK)-nya masih Rp1,6 juta, yaitu Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Sragen, Wonogiri, Temanggung, Kebumen, dan Brebes.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Tengah, Wika Bintang, Kamis (22/11/2018), menyatakan besaran UMK tersebut rata-rata naik 8,03% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Ia menambahkan terdapat dua kabupaten/kota yang besaran UMK berdasar pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). “Kabupaten Pati naiknya 9,91% menjadi Rp1.742.000, Batang naik 8,58% menjadi Rp1.900.000,” katanya.
Sesuai dengan PP Nomor 78, penetapan UMP itu melalui beberapa proses dan terakhir dilakukan melalui rapat pleno penetapan UMK di Disnaker Provinsi Jawa Tengah bersama Dewan Pengupahan, yang menghasilkan usulan rekomendasi, yang akan disampaikan kepada gubernur agar ditetapkan.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah itu, seperti dilansir tribunnews.com, didasarkan atas rekomendasi para wali kota dan bupati dari 35 daerah di Jawa Tengah, yang berpatokan pada UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Lalu Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja, Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dan aturan terkait lainnya.
Dengan keputusan gubernur itu maka apabila ada perusahaan yang merasa keberatan dengan kenaikan upah tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah akan membuka laporan yang akan berlangsung sejak 10 hari sebelum penetapan.
Berikut daftar lengkap besaran UMK 2019 di 35 daerah kabupaten/ kota di Jawa Tengah:
