Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Daftar 7 Kebijakan Pajak Aneh di Jerman

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Daftar 7 Kebijakan Pajak Aneh di Jerman

Salah satu sudut jalan di Berlin, Jerman. Selain masuk jajaran negara dengan tarif pajak paling tinggi, Jerman juga memiliki kebijakan yang tidak ditemui di negara lain. (Foto: blog.radissonblu.com)

BERLIN, DDTCNews - Kebijakan perpajakan di Jerman menjadi keluhan umum bagi penduduk lokal dan ekspatriat. Pasalnya, selain masuk jajaran negara dengan tarif pajak paling tinggi, Jerman juga memiliki kebijakan yang tidak ditemui di negara lain.

The Local German merangkum beberapa kebijakan pajak aneh yang masih berlaku dan pernah berlaku di Jerman. Pertama, pajak anjing atau Hundesteuer. Pungutan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah dan wajib dibayar oleh masyarakat yang memelihara anjing.

"Pajak anjing menghasilkan banyak uang bagi pemerintah, salah satunya di Berlin pada tahun lalu pajak ini menghasilkan €11 juta (Rp192 miliar)," tulis laporan The Local, seperti dikutip Rabu (14/4/2021).

Baca Juga: Isu Pajak Panaskan Pemilu, Saling Adu Ide Keringanan Pajak

Kedua, pajak gereja. Pungutan ini berlaku untuk seluruh penduduk dan warga asing yang hendak mendaftar sebagai wajib pajak. Saat mengurus NPWP akan terdapat opsi wajib pembayaran pajak gereja.

Pajak akan dipotong secara otomatis saat sudah memperoleh penghasilan. Nilai pungutan pajak gereja berkisar pada angka ratusan euro per tahun. Ketiga, suap dapat diklaim sebagai kredit pajak. Kebijakan administrasi pajak ini resmi dicabut pada 1999.

Saat masih berlaku, suap kepada pejabat pemerintah dapat diklaim sebagai kredit pajak yang menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan syarat menyebutkan seluruh nama orang yang terlibat dalam praktik suap.

Baca Juga: Calon Kanselir Jerman Ini Kampanyekan Pajak Kekayaan

Keempat, pajak energi terbarukan. Masyarakat Jerman menanggung biaya listrik yang lebih besar dari negara lain di Uni Eropa. Terdapat beban tambahan dalam tagihan listrik yang akan digunakan pemerintah melakukan investasi sumber energi baru dan terbarukan.

Kelima, tunjangan biaya transportasi. Pekerja Jerman dapat mengeklaim biaya transportasi dari rumah ke kantor kepada kantor pajak. Setiap pegawai mempunyai hak tunjangan hingga €4.500 per tahun dan berlaku untuk biaya transportasi umum dan biaya bensin untuk mobil pribadi.

Keenam, pajak jomblo. Pungutan pajak ini belum sempat terealisasi karena sudah mendapatkan penolakan saat usulan kebijakan disampaikan pemerintah pada 2018.

Baca Juga: Menang di Pengadilan, Tarif Pajak Televisi Bakal Naik Tahun Depan

Saat itu, Menkes Jerman Jens Spahn mengungkapkan para lajang harus berkontribusi lebih besar secara finansial jika memilih tidak menikah. Menurutnya, kebijakan pajak jomblo menjadi insentif agar pemuda Jerman segera menikah dan memiliki keturunan.

Ketujuh, pajak pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi merupakan bisnis legal di Jerman dan PSK memiliki kewajiban perpajakan yang sama dengan karyawan pada umumnya.

Setiap pekerja wajib memiliki nomor identifikasi pajak. Bahkan pemerintah daerah Bonn menempatkan meteran pajak khusus PSK dengan wajib membayar pajak €6 per malam. Meteran ini berlaku bagi PSK yang beroperasi secara mandiri di jalanan.

Baca Juga: Wow, Mobil Listrik Bakal Bebas Pajak Selama 10 Tahun

Kebijakan serupa berupa meteran pajak khusus PSK juga diikuti daerah lain di Jerman. Pemerintah Kota Dortmund mengadopsi meteran pajak dan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan prostitusi pinggir jalan hingga €750.000 per tahun. (Bsi)

Topik : jerman, pajak aneh

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah