Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini 6 Poin Kebijakan Pajak Terkait dengan Perubahan UU KUP

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini 6 Poin Kebijakan Pajak Terkait dengan Perubahan UU KUP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ada 6 aspek perubahan terkait dengan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diusulkan masuk dalam kerangka reformasi perpajakan 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/6/2021). Materi yang akan masuk dalam revisi UU KUP, sambungnya, melengkapi berbagai langkah reformasi yang sudah dilakukan pemerintah.

Pertama, asistensi penagihan pajak global. Nantinya, ada ketentuan mengenai pemberian bantuan penagihan aktif kepada negara mitra ataupun permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra yang dilakukan secara resiprokal.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

“Jadi resiprokal ini sangat penting,” kata Sri Mulyani.

Kedua, kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum. Pemerintah membatalkan sanksi 100% apabila Putusan MA atas sengketa pajak dimenangkan wajib pajak. Sebaliknya, pemerintah menagih sanksi 100% apabila Putusan MA atas sengketa pajak dimenangkan pemerintah.

Ketiga, tindak lanjut Mutual Agreement Procedures (MAP) terkait adanya putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. MAP antara otoritas pajak Indonesia dan negara mitra tetap dapat ditindaklanjuti walaupun terdapat putusan banding dan peninjauan kembali sepanjang objek yang diajukan MAP tidak diajukan banding atau peninjauan kembali oleh wajib pajak.

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Keempat, penunjukan pihak lain untuk memungut pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak transaksi elektronik (PTE). Pemerintah dapat menunjuk pihak lain (seperti penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai pemotong/pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan melalui/melibatkan pihak lain tersebut.

Kelima, program peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah akan memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan secara sukarela atas kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh berdasarkan pada pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak. Selain itu, bisa juga melakukan pembayaran PPh berdasarkan pada pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019.

Baca Juga: Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

“Ini untuk melengkapi … yang sudah kita lakukan, mulai dari sunset policy, reinventing policy, tax amnesty, dan … berbagai langkah untuk pelaksanaan AEoI (automatic exchange of information),” kata Sri Mulyani.

Keenam, penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium. Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi walaupun kasus pidana perpajakan sudah dalam proses penuntutan. (kaw)

Baca Juga: Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?
Topik : revisi UU KUP, UU KUP, penagihan pajak, sanksi, MAP, PPh, PPN, PTE, tax amnesty, pidana pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Rabu, 30 Juni 2021 | 20:01 WIB
Terima kasih DDTC News senantiasa memberikan update berita pajak hangat seperti rancangan perubahan UU KUP ini. Semoga poin-poin perubahan yang akan dibawa ke perubahan KUP sudah dipertimbangkan melalui evaluasi kebijakan sebelumnya dengan memperhatikan masukan dari seluruh pihak yang berperan dala ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pemotong PPh Final Bunga Obligasi 10%

Selasa, 21 September 2021 | 11:00 WIB
INDIA

Masih Pandemi Covid-19, Diskon Tarif PPN Obat-obatan Diperpanjang

Selasa, 21 September 2021 | 10:37 WIB
JERMAN

Pajak Karbon Mendesak, Energi Terbarukan Berpeluang Rebut Pasar

Selasa, 21 September 2021 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Kantor Pajak Aktif ke Lapangan, 2 Hal Ini yang Dikejar

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax